Kompas TV nasional hukum

Alasan Demokrat Minta Kapolri Dinonaktif: Bohongi Publik hingga Tak Kuat Lawan Kerajaan Ferdy Sambo

Kompas.tv - 23 Agustus 2022, 06:30 WIB
alasan-demokrat-minta-kapolri-dinonaktif-bohongi-publik-hingga-tak-kuat-lawan-kerajaan-ferdy-sambo
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman saat rapat bersama KPK di Gedung DPR, Rabu (26/1/2022). (Sumber: Tangkapan layar Youtube DPR RI.)
Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan untuk sementara waktu.

Sebagai penggantinya, kata Benny, jabatan tersebut diambil alih oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD.

Baca Juga: Mahfud MD: DPR Diam Saat Kasus Ferdy Sambo Memanas, Harusnya Ikut Saya Mendorong agar Terungkap

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Benny K Harman dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Benny menjelaskan ada beberapa alasan dirinya meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit dinonaktifkan untuk sementara waktu.

Menurut Benny, Polri dinilai telah melukai publik lantaran telah melakukan penipuan terkait kasus penanganan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Kita tidak percaya polisi. Polisi kasih keterangan pada publik, tapi malah ditipu kita ini kan," kata Benny Harman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Baca Juga: Mahfud MD Jawab DPR soal Kapolda Metro Irjen Fadil Imran akan Susul Ferdy Sambo

"Kita dibohongi karena keterangan dari Mabes Polri ternyata salah. Jadi, publik dibohongi oleh polisi."

Dengan adanya peristiwa pembohongan publik itu, kata Benny, maka semestinya Kapolri Jenderal Listyo Sigit diberhentikan sementara dan diambil alih oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurut Benny, hal itu perlu dilakukan agar penanganan kasus pembunuhan Brigadir J bisa berjalan objektif dan transparan.

"Mestinya Kapolri diberhentikan sementara dan diambil alih Menko Polhukam untuk menangani kasus tersebut supaya objektif dan transparan. Kita ingin ada penyelesaian yang tuntas," ujarnya.

Baca Juga: Brigadir J Disebut Akrab dengan Anak-anak Ferdy Sambo, Kerap Antar Sekolah hingga Setrika Pakaiannya


 

Benny pun mengingatkan, terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang menjerat mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, agar penanganannya jangan gagal fokus.

Sebab, Benny melihat bahwa kasus Irjen Ferdy Sambo sejauh ini mengarah kepada isu lain semisal judi dan kerajaan yang bersangkutan di Mabes Polri.

Ia tak ingin para pihak justru melupakan kasus utamanya yaitu pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

"Jangan gagal fokus. Kasus Sambo selama ini yang sudah saya lihat yaitu mengarah soal judi dan kerajaan Sambo. Lupa kasus utamanya," ujar Benny.

Baca Juga: Istri Ferdy Sambo Tersangka, Bibi Brigadir J: Kami Terpaksa Tega, Dia Selalu Bohong hingga Memfitnah

"Oleh sebab itu, kami memohon menitipkan kepada Menko Polhukam tolonglah fokus pada penyelesaian hukum kasus Sambo ini."

Lebih lanjut, Benny mengatakan soal informasi adanya kerajaan Ferdy Sambo di Mabes Polri. Menurutnya, jika ada kerajaan Ferdy Sambo di Mabes Polri, Benny meyakini mantan Kadiv Propam Polri itu tidak bekerja sendiri.

Karena itu, kata Benny, jika ada jenderal-jenderal polisi lainnya yang turut terlibat atau terkait dengan Ferdy Sambo agar juga diproses hukum lebih lanjut.

"Itulah tadi yang saya minta kalau memang jenderal semua terlibat, nampak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini," ujar Benny.

Baca Juga: Ini Respons Polri soal Ada Kekaisaran Ferdy Sambo dan Konsorsium 303 di Mabes

"Apa salahnya kalau Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri."

 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x