Mengulik UU ITE yang Dipakai Ibu Diduga Curi Cokelat untuk Ancam Karyawan Alfamart

JAKARTA, KOMPAS.TV - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali menjadi sorotan usai karyawan Alfamart diancam oleh ibu pengendara Mercy yang diduga mencuri cokelat.

Karyawan Alfamart di kawasan Tangerang Selatan diancam UU ITE oleh ibu tersebut karena mengunggah videonya yang kedapatan membawa cokelat tanpa membayar ke kasir.

Permasalahan ini sudah selesai saat ibu tersebut membayar produk cokelat yang diambil. Namun, dia tidak terima saat mengetahui videonya viral.

Baca Juga: Hotman Paris Siap Bela Karyawan Alfamart yang Diancam UU ITE Pencuri Cokelat Bermobil Mercy

Keesokan harinya di kembali dengan membawa pengacara dan meminta karyawan tersebut minta maaf.

Ibu dan pengacaranya mengancam karyawan perempuan tersebut dengan dugaan pelanggaran UU ITE.

Hal ini lantas membuat publik heboh dan mengecam tindakan ibu pengendara Mercy tersebut. Sejumlah publik figur pun turun tangan untuk membantu karyawan Alfamart tersebut, termasuk pengacara kondang Hotman Paris.

Jauh sebelum kasus ini, UU ITE menjadi salah satu “alat” yang kerap digunakan untuk melaporkan seseorang saat merasa tersinggung.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat bahwa UU ITE telah memakan 38 korban sepanjang 2021, dengan korban terbanyak berasal dari kalangan aktivis.

Baca Juga: Arief Muhammad Siap Bantu Karyawan Alfamart yang Diancam UU ITE oleh Ibu Pengendara Mercy

Melansir Kompas.com, berikut beberapa kasus besar yang menggunakan UU ITE sebagai jeratan hukum sejak tahun 2008.

1. Prita Mulyasari yang dilaporkan RS Omni Internasional

Prita Mulyasari dilaporkan oleh RS Omni Internasional, Tangerang, usai mengeluhkan pelayanan di rumah sakit tersebut pada 2008. Prita didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE. 

Mulanya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang memutuskan bahwa Prita tidak bersalah. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan kasasi yang selanjutnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Prita Mulyasari lantas mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hingga pengajuannya dikabulkan. Prita bebas dari jeratan UU ITE pada 2012.

2. Kasus Muhammad Arsyad 

Aktivis antikorupsi, Muhammad Arsyad dituduh mencemarkan nama baik politikus Golkar Nurdin Halid dan dilaporkan oleh adik Nurdin, Abdul Wahab, yang merupakan anggota DPRD Kota Makassar.

Dalam kasus yang terjadi pada 2013 lalu ini, Arsyad sempat ditahan selama tujuh hari usai ditetapkan sebagai tersangka. 

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa jaksa tidak dapat membuktikan kebenaran tindakan Arsyad.

Baca Juga: Persatuan Dukun Indonesia Laporkan Pesulap Merah terkait UU ITE, Polisi Angkat Bicara

3. Fadli Rahim dilaporkan oleh eks Bupati Gowa Sulawesi

Tahun 2014, seorang PNS di Kabupaten Gowa, Fadli Rahim, dilaporkan karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik Ichsan Yasin Limpo yang saat itu menjabat Bupati Gowa Sulawesi Selatan.

Laporan ini berawal dari kritikan yang disampaikan Fadli di aplikasi Line. Fadli menyebutkan bahwa Ichsan adalah Bupati yang otoriter.

Fadli dikenakan hukuman penjara selama 19 hari dan terancam dipecat dari posisinya sebagai PNS.

4. Kasus Nuril guru honorer, korban pelecehan seksual dinyatakan melanggar UU ITE

Nasib sial dialami oleh guru honorer di SMAN 7 Mataram, NTB, bernama Nuril. Dia mengalami pelecehan dari Kepala Sekolah berinisial M pada 2012 silam.

Kala itu, M menelepon Nuril dan bercerita bahwa dirinya berbuat asusila kepada perempuan yang dikenal Nuril. Nuril yang merasa dilecehkan juga, pun merekam panggilan tersebut.

Rekaman tersebut beredar luas pada 2015 yang membuat M geram dan melaporkannya ke polisi dengan UU ITE.

Pada 2018, MA melalui putusan kasasi menghukum Nuril dengan enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Namun, pada 2019, Nuril mendapatkan amnesti dari Presiden Jokowi dan bebas dari jerat UU ITE.

Baca Juga: Kemkominfo Sebut UU ITE Dibuat untuk Ciptakan Ruang Digital Bersih dalam Kebebasan Berekspresi

5. Cuitan Aktivis Dandhy Laksono

Aktivis, sutradara, cum jurnalis Dandhy Dwi Laksono ditangkap polisi pada September 2019 lalu karena cuitannya disebut melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU ITE.

Cuitan tersebut berisi kisruh di Papua, di mana Dandhy mengunggah beberapa foto korban yang jatuh dalam kerusuhan Papua.

Namun, hingga kini kasus tersebut tak lagi terdengar.