Fraksi PKS Usul Pembentukan Pansus Hak Angket Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah masih kurang pengalaman dalam menangani proyek tersebut.

Sebab itu, PKS menilai pansus hak angket proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) penting untuk dibentuk guna mendalami polemik yang terjadi dalam proyek tersebut.

PKS berharap, dengan pembentukan pansus ini, pemerintah tetap mengedepankan akuntabilitas serta pengelolaan dan penggunaan anggaran.

Diketahui, proses penyelesaian proyek tersebut membutuhkan biaya tambahan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena terjadinya cost overrun (kelebihan biaya) dalam pengerjaannya.

China Development Bank (CDB) beberapa waktu lalu mendorong agar Pemerintah Indonesia turun tangan untuk menanggung pembengkakan biaya tersebut.

Untuk diketahui, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun. Angka itu bertambah 1,9 miliar dollar AS (Rp 27,09 triliun) dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dollar AS yang ekuivalen dengan Rp 86,5 triliun.

Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terjadi karena memiliki banyak hambatan.

Hambatan tersebut mulai biaya pembebasan lahan yang naik, enginering, procurement, construction (EPC), relokasi jalur dan biaya lainnya mendorong terjadinya cost overrun.

Kemudian, mulanya, target penyelesaian Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah di tahun 2019, lalu mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat Dukunga PMN Senilai Rp 4,1 Triliun