KPK Minta Bantuan KSAD Jenderal Dudung Hadirkan Anggota TNI Terkait Kaburnya Bupati Mamberamo Tengah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah berkoordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman terkait kasus kaburnya Bupati Mamberamo Tengah berinisial RHP.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, koordinasi dengan KSAD Jenderal Dudung dilakukan agar dapat turun tangan atau membantu menghadirkan anggota TNI AD untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kaburnya Bupati Mamberamo Tengah.

Baca Juga: Brigita Manohara Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Mamberamo Tengah

Ali mengatakan pihaknya berharap ada dukungan dan bantuan dari pihak TNI sebagai bentuk sinergi penegak hukum dalam kasus korupsi yang menjerat RHP.

Dengan adanya bantuan KSAD, kata Ali, diharapkan bisa mempercepat penyelesaian perkara ini, sehingga kepastian hukum bisa segera terwujud.

"Kami sudah melakukan pencarian, termasuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui keberadaan tersangka," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/8/2022).

"Saat ini, kami masih dalam proses koordinasi dengan KSAD untuk meminta bantuan menghadapkan anggotanya ke Papua di dalam permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK."

Baca Juga: KPK Telusuri Aliran Dana dari Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pegawak Diduga Kabur ke Papua

Ali pun mengatakan bahwa KPK mengharapkan dukungan dan bantuan dari pihak TNI sebagai bentuk sinergi penegak hukum.

Hal itu guna mempercepat penyelesaian perkara yang menjerat tersangka Ricky Ham Pagawak dan mewujudkan kepastian hukum.

Ricky merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemberian, penerimaan suap, dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah, Papua.

Di samping berkoordinasi dengan Dudung, Ali menyampaikan KPK juga telah berkirim surat kepada Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe sebagai bentuk pemberian informasi dan koordinasi.

Baca Juga: Pesan KSAD Jenderal Dudung ke 292 Praja Akmil: Kalian Harus Jadi Petarung, Jagoan, dan Pemberani

Melalui surat itu, kata Ali, diharapkan pihak Pemerintah Provinsi Papua bisa ikut membantu mencari keberadaan tersangka Ricky Ham Pagawak yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022.

"Gubernur juga dapat memantau roda pemerintahan di Pemkab Mamberamo Tengah sehingga tetap berjalan normal," ujar dia.

Sejauh ini, Ali menyampaikan KPK masih terus mengumpulkan bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi.

Baca Juga: Keluarga Brigadir J Diminta Ajukan Perlindungan Bila Diancam, LPSK Tegaskan Independen

Lebih lanjut, Ali menyebut pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan oleh KPK ketika penyidikan yang dilakukan dinilai cukup.

Selain itu, kata Ali, juga akan disampaikan pada saat upaya paksa penangkapan ataupun penahanan.

"Kami terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan nanti kami sampaikan (hasil pemeriksaan). Saksi saat ini sudah banyak, lebih dari 80 orang," ucap Ali.

Baca Juga: Masih Alami Trauma, Istri Irjen Ferdy Sambo Belum Penuhi Panggilan LPSK