Anwar Abbas Kritik Gaji dan Fasilitas Petinggi ACT: Hedonis dan Materialistik

Baca Juga: Waketum MUI Pertanyakan Pendekatan Pemerintah Cabut Izin ACT: Bukannya Membina, Tapi Membinasakan

Pemerintah Diminta Atur Soal Lembaga Amal

Ia pun mengungkapkan, pemerintah setelah terkuaknya kasus ACT ini harus punya perhatian lebih ke Lembaga amal.

Salah satunya, menurutnya, pemerintah harus mengatur lagi jumlah gaji dan batasannya bagi Lembaga amal atau Lembaga filantropi.

“Pemerintah wajib menertibkan gaji Lembaga yang menghimpun dana masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengungapkan, jika mengacu pada kasus ACT, pengambilan itu terlalu besar dan itu tidak boleh.

“Kalau dana 10 triliiun, bisa habis 1 triliun sendiri dong itu untuk gaji dan fasilitas itu,” paparnya.

“Kalau saya sebagai pribadi, tindakan itu menorehkan luka di hati nurani saya. Beli mobil Pajero untuk fasilitas, misalnya, itu menyakiti,” katanya. 

Terkini, seperti diberitakan KOMPAS.TV, Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pencabutan izin terhadap lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) itu bukan terkait organisasinya, melainkan hanya izin pengumpulan uang dan barang (PUB).

Direktur Potensi Sumber Daya Sosial Kemensos Rasman mengatakan pencabutan izin PUB dilakukan lantaran ACT dinyatakan terbukti melanggar diktum-diktum perizinan.

Salah satunya, terkait dengan dana operasional yang melebihi ketentuan.

"Jadi bukan dicabut izin organisasinya, tapi (izin) pengumpulan uang dan barang," kata Rasman dalam program Dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Rabu (6/7/2022).

Lebih lanjut, Rasman menjelaskan sebelum pencabutan penyelenggaraan izin ini, ACT pernah mengajukan izin dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.