PDIP Tolak Koalisi, Demokrat: Partai Kita Pro Rakyat, Bukan Partai yang Eksploitasi Wong Cilik

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrat menilai PDIP tidak bisa berkoalisi dengan partainya karena Demokrat adalah partai pro rakyat bukan partai yang mengekspolitasi wong cilik.

Demikian Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani merespons Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menolak berkoalisi dengan Demokrat kepada KOMPAS TV, Kamis (23/6/2022).

“Partai Demokrat dan Mas Ketum AHY akan terus berjuang untuk rakyat dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Bukan mengeksploitasi wong cilik,” kata Kamhar.

“Menyebut sebagai partai wong cilik tapi kenyataannya merampok dan memakan jatah rakyat kecil yang sedang kesusahan diterpa bencana ‘korupsi bansos’.”

Baca Juga: Demokrat soal PDIP Tolak Koalisi: Dalam Politik, Tak Ada Kawan dan Lawan yang Abadi

Menurut Kamhar, gambaran tersebut berkebalikan dengan Partai Demokrat yang gemar memberi subsidi dan bansos pada rakyat sebagai kompensasi kebijakan.

“Jika Pak SBY mengangkat 1,1 juta orang tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, pemerintah yang sekarang malah mau memecat honorer dan menjadikan mereka pengangguran,” kata Kamhar

Kamhar lebih lanjut mengkritisi soal PDIP yang mengaku sebagai partai wong cilik ketika mengemban amanah menjalankan pemerintahan.

Pasalnya, dari aspirasi dan temuan yang diperoleh di lapangan rakyat mengeluhkan.

Baca Juga: Andi Mallarangeng Jawab PDIP soal Tolak Koalisi dengan Demokrat: Tidak Ada Masalah

“Mulai dari langka dan mahalnya sembako, kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya,” beber Kamhar.

“Pajak dinaikin di kala daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih setelah terpukul akibat pandemi Covid-19. Katanya partai wong cilik, nyatanya rakyat semakin dicekik.”

Maka itu, lanjut Kamhar, Demokrat kerap menerima aspirasi rakyat yang semakin merindukan kepemimpinan Pak SBY.

Sebab, ketika SBY menjadi pemimpin, pemerintahannya gemar memberikan program pro rakyat dan berbagai paket bantuan sosial untuk meringankan beban rakyat.

Baca Juga: Sekjen PDIP: Menolak Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di Pilpres 2024

“(Rakyat -red) Merindukan kehidupan yang senantiasa harmonis, rukun, dan damai tanpa ada politisasi dan eksploitasi isu SARA, rakyat merindukan penegakan hukum yg berkeadilan tanpa pandang bulu,” ujar Kamhar.

“Rakyat merindukan pemberantasan korupsi yang sepenuh hati dan tak tebang pilih.”

Selain itu, lanjut Kamhar, rakyat juga menilai Partai Demokrat tahu betul bagaimana memperlakukan dan menghormati Presiden yang diusungnya sebagaimana mestinya.

Baca Juga: PDIP Tegaskan Tak Akan Berkoalisi dengan PKS

“Berbeda dengan partainya Hasto yang menempatkan Presiden sebagai petugas partai, seperti yang viral videonya baru-baru ini yang menuai kritik dari banyak pihak,” ucap Kamhar.

“Partai Demokrat juga tak pernah melecehkan dan memandang rendah suatu profesi, berbeda dengan partainya Hasto yang meremehkan dan merendahkan tukang bakso.”