Kinerja Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Menurun, Salah Satunya Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei Litbang Kompas menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam bidang penegakan hukum menurun. Salah satunya dalam memberantas korupsi.

Hal tersebut terlihat dari perbandingan tingkat kepuasan yang dilakuan tim survei Litbang Kompas pada Januari dan Juni 2022.

Dari data yang dihasilkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menurun.

Nilai tersebut terlihat dari 63,0% publik yang semula puas pada Januari menjadi turun sebesar 50,0% pada Juni 2022.

Rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemberantasan korupsi ini diperkirakan bersamaan dengan munculnya keputusan yang memantik kontroversi.

Sebut saja kasus yang menjerat AKBP Raden Brotoseno yang tak dipecat dari kepolisian walau pernah mendekam di penjara akibat kasus korupsi.

Namun kemudian, Polri segera meninjau kembali keputusan tersebut setelah disorot publik.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas Elektabilitas PDIP Tertinggi, Andreas: Kami Konsisten Sikap dan Perbuatan

Selain itu, kepuasan publik juga menurun terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menuntaskan kasus hukum dari 71,5% menjadi 59,7% di bulan Juni 2022.

Rendahnya kepuasan masyarakat ini bisa jadi karena imbas dari aparat penegak hukum yang dinilai lamban dalam menyelesaikan kasus hukum.

Hingga kini, tagar 'No Viral No Justice' atau 'Percuma Lapor Polisi', yang sempat ramai setahun silam, masih saja digunakan dalam unggahan di berbagai kanal media sosial.

Artinya, asumsi bahwa kejahatan tak ditindak sebelum viral di media sosial masih melekat di benak masyarakat.

Lalu, nilai kepuasan juga merosot terkait kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam memberantas suap dan jual beli kasus hukum.

Terlihat dari kepuasan yang mulanya pada Januari sebesar 50,9% menjadi 41,4% pada Juni 2022.

Selanjutnya, dalam menuntaskan kasus-kasus kekerasan oleh aparat/pelanggaran HAM dari awalnya 62,8% menjadi 53,7% pada Juni 2022.

Kemudian juga kepuasan publik menurun terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf dalam menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga.

Mulanya, persentase pada Januari sebesar 61,9% sedangkan pada Juni 2022 turun menjadi 55,0%.

Dari data yang disajikan Litbang Kompas, tercatat publik merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin dalam bidang Penegakan Hukum.

Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah publik yang merasa tidak puas.

Sebagai informasi, survei ini digelar pada 26 Mei sampai dengan 4 Juni 2022 dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Metode ini berada pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.

Baca Juga: Fakta-fakta Partai Demokrat, Elektabilitas Tertinggi Nomor 3 Menurut Survei Litbang Kompas