Curhat Zulkifli Hasan yang Sebut Tak Mudah Selesaikan Masalah Minyak Goreng, Mendag Sebelumnya Juga

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Perdagangan (Mendag) RI yang baru beberapa hari dilantik, Zulkifli Hasan, menyebut tidak mudah menyelesaikan permasalahan mahalnya harga migor (minyak goreng) di Indonesia.

Melalui unggahan pada akun Instagramnya @zul.hasan, ia menyebut kata migor kerap terdengar karena langka dan harganya melambung.

“Saya ditugasi jadi Mendag untuk mengurusi ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan dan bahan pokok ini, termasuk migor. Karena efek dominonya panjang, sampai ke dapur para ibu, ke gerobak-gerobak gorengan yang jadi favorit masyarakat kita,” tulisnya pada unggahan itu, dikutip KOMPAS.TV, Sabtu (18/6/2022).

Meski demikian, lanjutnya, menyelesaikan asalah minyak goreng ini tidak mudah. Dirinya bahkan berkunjung ke pasar untuk mengecek langsung.

“Tapi menyelesaikan masalah migor ini tidak mudah. Dua hari ini saya langsung turun ke pasar, mengecek dan mendengarkan aspirasi masyarakat.”

“Meski baru dua hari bekerja sebagai Mendag, semaksimal mungkin saya harus cepat menyerap dan memetakan persoalan yang ada. Siang tadi saya memantau efektifitas program migor 2 liter per 1 KTP. Jangan sampai itu yang justru menghambat,” lanjut pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengaku telah berkoordinasi dengan Kemenko Marinves sebagai Kepala Satgas Migor yang saat ini masih efektif.

Mereka terus mengkaji, dan koordinasi juga berjalan baik.

Baca Juga: Blusukan ke Pasar Baros Serang, Jokowi Cek Minyak Goreng Curah: Harganya Sudah Stabil Rp14.000

“Insya Allah akan ada solusi segera. Meski sifatnya bertahap. Kita utamakan kepentingan rakyat.”

Zulhas menyebut, pemerintah memastikan semua berjalan dengan skema yang ada, DMO dan DPO, minyak goreng curah rakyat akan tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau.

“Tadi saya cek di Pasar Koja harga wajar, Rp15.000. Kita akan terus upayakan agar semakin sesuai. Saya juga ‘concern’ soal kualitas dan higienitas migor curah, harus kita pikirkan bersama-sama.”

“Masak di dunia tinggal dua negara yang masih punya minyak curah, Indonesia dan Bangladesh? Malulah kita,” imbuhnya.

Untuk memastikan harga terjangkau, lanjut dia, pemerintah meminta kerja sama masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan jika ada pelanggaran di lapangan.

Masyarakat bisa melaporkan pada satgas pangan atau pihak-pihak terkait.

Zulkifli juga mengaku telah memimpin rapat bersama para pimpinan Kemdag, dan memerintahkan untuk membuat ‘crisis center’, ‘task force’ migor.

“Saat ini juga sudah ada hotline-nya untuk pengaduan masyarakat.”

“Pemerintah dalam hal ini khususnya Kemendag akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk membuat bahan-bahan pokok tersedia, harga terjangkau. Termasuk migor,” tuturnya.

Kesulitan menangani masalah minyak goreng bukan hanya disampaikan oleh Zulkifli Hasan.

Menteri Perdagangan sebelumnya, Muhammad Lutfi, pun mengatakan hal yang sama saat masih menjabat.

Hal ini terungkap saat Muhammad Lutfi hadir pada rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Ia mengungkap langka dan tingginya harga minyak goreng disebabkan oleh permainan mafia minyak goreng.

Menurutnya, para mafia itu menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-industri, bahkan hingga ke luar negeri.

"Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak goreng ini. Misalnya minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat masuk ke industri atau diselundupkan ke luar negeri," ujarnya.

Menurut Lutfi, mafia-mafia tersebut tidak sepatutnya mendapatkan minyak goreng, tetapi kemudian memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Baca Juga: Minyak Goreng Curah Masih Mahal, Mendag Zulkifli Janjikan Turun Harga Jadi Rp 14 Ribu Per Liter

Lutfi pun mengakui bahwa Kemendag tak kuasa mengontrol keberadaan mafia tersebut. Dia juga menyampaikan permohonan maaf.

"Dengan permohonan maaf, Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," katanya.

Lutfi mengatakan, pihaknya tidak kuasa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut lantaran terbatasnya kewenangan Kemendag dalam undang-undang.