GP Ansor Ingatkan Masyarakat untuk Waspada dengan Lembaga Pendidikan Milik Khilafatul Muslimin

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mendorong kepolisian untuk melakukan penyelidikan di sejumlah lembaga pendidikan milik yayasan Khilafatul Muslimin.

Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, Addin Jauharudin menyatakan, dalam informasi yang diterimanya lembaga pendidikan yayasan Khilafatul Muslimin tersebar di 18 kabupaten, kota dan tidak terdaftar di Kementerian Agama.

Secara keseluruhan mereka memiliki 31 lembaga pendidikan dengan 300 orang guru, 1.766 santri dan mahasantri.

Baca Juga: Pengamat Terorisme Ungkap Pola Rekrutmen Khilafatul Muslimin, Masyarakat Diimbau Waspada!

Diduga selama bertahun-tahun organisasi Khilafatul Muslimin sudah bergerak melakukan kaderisasi dan penguatan jaringan se-Indonesia.

"Ini menjadi ancaman serius. Menggunakan nama nama sahabat nabi yang suci sebagai nama lembaga pendidikan mereka. Ini harus dibongkar habis ideologi dan gerakan mereka. Jika tidak, akan menjadi teror di kemudian hari," ujar Addin dalam keterangan tertulisnya yang diterima kompas.tv, Rabu (8/6/2022).

GP Ansor juga mengimbau masyarakat dan tenaga pengajar untuk lebih teliti dalam memilih lembaga pendidikan. 

Menurut Addin, kasus Khilafatul Muslimin menjadi sebuah pelajaran kelompok-kelompok yang kontra akan ideologi Pancasila bisa menggunakan nama-nama sahabat nabi untuk menutupi gerakan organisasi.

Baca Juga: Pengamanan Mako Diperketat Usai Penangkapan Anggota Khilafatul Muslimin

Terlebih, pendidikan yang ditawarkan tidak dipungut biaya.

"Hati hati dalam memilih lembaga pendidikan, terutama pesantren. Jangan karena gratis, apalagi ada embel-embel nama-nama sahabat nabi. Ingat, pimpinan mereka adalah residivis kasus terorisme," ujar Addin.

Addin juga mengapresiasi Polri dalam penegakan hukum terhadap organisasi yang bertolak belakang dengan Pancasila.

Baca Juga: Abdul Qadir Hasan Baraja Ditangkap, Kantor Khilafatul Muslimin di Lampung Tetap Beroperasi

Apalagi kelompok khilafatul muslimin sudah berani melakukan kampanye secara terbuka. Baik berupa pawai, pembagian selebaran dan publikasi jaringan perwakilan mereka di berbagai daerah.

Menurut Addin, hal tersebut sudah menunjukan jika khilafatul muslimin sudah siap menjadi pemantik gerakan-gerakan teror atas nama agama. 

GP Ansor mendorong Polri untuk dapat mengungkap aliran dana organisasi tersebut, termasuk menyisir semua jaringan dan sel selnya. 

Jangan sampai organisasi tersebut terus bergerak dan menjadi besar yang ke depannya bakal menjadi ancaman nyata terhadap NKRI dan Pancasila. 

Baca Juga: Ada Peran Netizen +62 di Balik Fenomena Khilafatul Muslimin hingga Pimpinannya Ditangkap, Kok Bisa?

"Harus dipastikan juga berbagai dokumen, jejak digital, komunikasi dan semua aktivitas pasca-penangkapan pemimpin khilafatul muslimin bisa terdeteksi," ujarnya.

Sebelumnya, pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja telah diamankan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Kota Bandarlampung, Lampung, sekitar pukul 06.30 WIB, Selasa (7/6/2022).

Abdul Qadir kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait konvoi motor "kebangkitan Khilafah" di Jakarta Timur.

Hasil penyelidikan dan gelar perkara Abdul Qadir Hasan Baraja ditetapkan sebagai tersangka. 

Baca Juga: Berdiri Sejak 1997, Organisasi Khilafatul Muslimin Tidak Terdeteksi?

Abdul Qadir dijerat dengan Pasal 59 Ayat (4) Juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). 

Abdul Qadir juga dipersangkakan dengan Pasal 14 Ayat (1) dan (2), dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menjelaskan, selama proses penyidikan, Abdul Qadir ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

"Setelah kami analisis, dari penyelidikan ini kami temukan peristiwa pidana. Ternyata kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas ini, baik ormas yang tidak terdaftar maupun yang berbadan hukum ternyata kegiatan ini sangat bertentangan dengan Pancasila," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Selasa (7/6/2022).