Anies Janji Tindaklanjuti Lima Temuan BPK Terkait Laporan Keuangan Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2021.

"Semua yang menjadi setiap audit pasti kami tindak lanjuti," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/22).

Anies mengatakan, Jakarta selalu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjutnya mencapai angka 86,34 persen. 

"Ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional 80,6 persen dan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya 77,6 persen," kata Anies. 

Baca Juga: Laporan BPK: Keuangan Pemprov DKI WTP, Tapi Ada Kelebihan Bayar Gaji Sebesar Rp 4,17 Miliar

Diketahui, BPK memberikan lima catatan pada pengelolaan keuangan Pemprov DKI. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo saat rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta tahun 2021. 

"Pada sisi belanja, BPK juga menemukan beberapa permasalahan, di antaranya kelebihan pembayaran gaji, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp4,17 miliar," kata Dede di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/22). 

Lalu, kekurangan pemungutan dan penyetoran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp13,53 miliar. 

"Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp3,13 miliar dan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp3,52 miliar," kata Dede.