Peneliti Ungkap Kegagalan Cak Imin dan PKB di Pilpres 2024 Jika Berpolemik dengan PBNU

JAKARTA, KOMPAS.TV – Peneliti dari The Political Literacy, Muhammad Hanifuddin, menilai belakangan ini pernyataan Ketum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin harusnya lebih menghindari polemik dengan PBNU.

Untuk itulah, menurutnya, Cak Imin harus senantiasa menjaga hubungan baik tersebut. Baik dengan NU secara struktural maupun warga NU biasa atau sering disebut juga sebagai NU kultural. 

Apalagi, kata Hanifuddin, Cak Imin sudah secara terbuka deklarasi menjadi calon Presiden 2024 dengan dukungan terbesarnya tentu saja dari warga NU.

“Sebagai ketua umum PKB yang juga telah menawarkan diri untuk maju menjadi capres 2024, menjaga dan membina hubungan baik dengan NU struktural dalam hal ini PBNU dan NU kultural adalah sebuah keniscayaan,” paparnya saat dihubungi KOMPAS.TV pada Selasa (24/5/2022).

Ia menilai, di saat Gus Yahya berusaha membuat PBNU tidak ‘berbaju’ satu parpol belaka, Cak Imin harusnya menunjukkan PKB adalah milik bersama.

Bukan malah justru menunjukkan pihak mana yang lebih kuat, apakah PBNU ataupun PKB yang dipimpin Cak Imin. 

“Bukan sebaliknya. Jika hal ini gagal dilakukan, maka kegagalan mendapatkan ceruk suara dari warga non-NU lebih terbuka,” paparnya.

Hanif lantas menegaskan, hal ini akan sangat berpengaruh pada Pilpres 2024 mendatang jika terus terjadi proses yang seolah memisahkan PBNU-PKB. 

Bahkan, ia menilai kelak publik akan menilai PKB dan Cak Imin yang bersama satu organisasi saja tidak akur, lantas akan sulit untuk merengkuh komunitas atau suara di luar NU demi pemilu 2024 mendatang. 

“Jika dengan satu komunitas (NU )saja tidak solid, bagaimana bisa solid dengan komunitas lain,” tutupnya.

Baca Juga: Muhaimin: PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu, Asal Capresnya Saya

Gus Yahya tegaskan PBNU Tidak Berpolitik Praktis

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV pada Senin (23/5/2022) Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh digunakan sebagai senjata dalam kompetisi politik.

Gus Yahya menegaskan, ketentuan tersebut berlaku bagi semua partai politik, tidak hanya untuk PKB semata.

Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya seusai menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Kantor PBNU, Senin (23/5/2022).

“Semuanya, untuk semua partai, jadi NU itu ndak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik,” tegasnya.

“Karena kalau kita biarkan terus-terus begini, ini tidak sehat,” lanjutnya.

Gus Yahya mengatakan, eksistensi Nahdlatul Ulama selalu untuk bangsa. Oleh karenanya, tidak boleh ada yang mengeksploitasi identitas NU untuk kepentingan politik.

“Saya ingin sampaikan di sini bahwa kita tidak mau, kita mohon jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU,” ujarnya.

“Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik, tidak. NU ini untuk selalu bangsa,” lanjutnya.

Baca Juga: Ramai Isu Struktual-Kultural NU Mendukung PKB, Pengamat: Cak Imin Masih Terkuat