Politisi Gerindra: Penangkapan LCW Jadi Pintu Masuk Tangkap 'Ikan Besar', Bisa Pejabat Negara

Ia mempertanyakan, kenapa pemerintah tidak bisa memastikan minyak goreng sebanyak 5,7 miliar liter itu bisa didistribusikan untuk kepentingan rakyat.

“Intinya, kita sangat-sangat surplus. Jadi jangan kita seperti tikus mati di lumbung padi. Itu yang terjadi pada bangsa kita saat ini.”

“Sangat ironis produsen CPO terbesar di dunia, produsen minyak goreng terbesar di dunia, pemerintah kurang mampu mengendalikan ini. Bahkan diduga kita kalah dengan oligarki,” ulangnya.

Permasalahan minyak goreng ini, lanjut Andre merupakan pekerjaan rumah (PR) kita semua, juga PR untuk pihaknya di DPR, untuk mengawasi dan mendorong pemerintah.

“Khususnya menteri-menteri Presiden Jokowi itu punya nyali berpihak pada rakyat. Karena kasihan presiden. Presiden sudah menunjukkan keberpihakan yang luar biasa pada rakyat, tapi implementasi di tangan menteri-menterinya itu jadi memble.”

Selain menjelaskan tentang kasus hukum, Andre juga membeberkan bahwa BUMN hanya menguasai 4 persen dari jumlah produksi CPO, atau hanya mampu memproduksi 7 juta liter per tahun.

Ia menyebut akan mendorong Menteri BUMN dan holding PTPN III untuk membenahi, agar peran BUMN menjadi lebih besar lagi, sehingga di kemudian hari bisa  melakukan intervensi di pasar.

“Sehingga kita tidak seperti sekarang , dipermainkan oligarki.”

“Kedua, betul, seharusnya dengan larangan ekspor, urusan minyak goreng ini selesai dalam satu minggu minyak goreng curah,” imbuhnya.

Baca Juga: Terkait Larangan Ekspor CPO, Anggota Komisi VI DPR Sebut Ada Perlawanan Oligarki terhadap Negara

Menurutnya ini soal ketegasan pemerintah.

Di saat pemerintah melarang ekspor seharusnya pemerintah memanggil semua oligarki, dan menggunakan kekuasaan pemerintah, untuk memerintah mereka melakukan produksi massal untuk pasokan pasar.

“Bilang, you produksi secara massal segera, banjiri pasar, habis itu kami akan cabut larangan ekspor.”

“Seharusnya itu satu minggu selesai, kalau menteri-menteri pemerintah punya  nyali, menteri-menteri pemerintah punya ketegasan. Ini disayangkan, presidennya tegas, presidennya punya kebijakan jelas, menterinya lambat bin lelet,” tuturnya.