Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Masuk RKA, BURT Mengaku Aneh Ada Fraksi yang Menolak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Johan Budi Sapto Pribowo merasa aneh jika ada fraksi di DPR yang menolak proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. 

Johan Budi menjelaskan seluruh fraksi yang ada di DPR sudah menyetujui rancangan kerja dan anggaran (RKA) DPR.

Meski dalam RKA tidak dijelaskan secara detail mengenai ada proyek gorden rumah dinas, tetapi secara keseluruhan RKA DPR sudah disepakati. Bahkan di dalam BURT DPR juga diisi oleh fraksi yang ada di DPR. 

Baca Juga: Proyek Gorden Dianggap Janggal, Begini Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR

Adapun RKA DPR 2022 sebesar Rp7,9 triliun. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV Tahun 2020-2021, Jumat (9/4/2021).

"Kalau ada satu fraksi yang mengatakan kita menolak pengadaan gorden itu, harus ditanya kembali kemarin kemana. Karena di DPR yang menyetujui secara menyeluruh semua fraksi, karena ini anggaran DPR. Jadi aneh kalau ada yang fraksi menolak," ujar Johan Budi di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Rabu (11/5/2022).

Johan menambahkan proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR ini bukan lagi urusan fraksi. Sebab seluruh fraksi sudah menyetujui.

Namun memang dalam pengajuan RKA tidak dijelaskan secara detail ada proyek pengadaan gorden yang menjadi polemik saat ini.

Baca Juga: Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah: Terlalu Mahal, Batalkan Saja Tender Gorden Rumah Dinas DPR!

Dalam RKA DPR tersebut hanya mengajukan secara total anggaran kebutuhan DPR, sama seperti anggaran yang diajukan Kementerain/lembaga lainnya. 

Mantan juru bicara KPK ini juga membantah jika proyek gorden  diketahui oleh anggota DPR termasuk dengan harganya.

"Ada persepsi pengadaan gorden diketahui anggota DPR dan minta harga gorden sekian, bukan begitu sebenarnya prosesnya," ujar Johan. 

Baca Juga: Pemenang Tender Gorden DPR Tawar dengan Harga Tertinggi, MAKI: Tidak Wajar, Patut Dipertanyakan!