JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sudah melakukan pendalaman terkait polemik proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR.
Wakil Ketua BURT Johan Budi Sapto Pribowo menjelaskan BURT sudah memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR untuk dimintai klarifikasi terkait pergantian gorden di 505 rumah dinas DPR sebesar Rp48,7 miliar.
Sejalan dengan itu, BURT DPR juga telah meminta Inspektorat Utama Sekjen DPR untuk melakukan audit, terkait proyek gorden tersebut.
Baca Juga: Proyek Gorden Dianggap Janggal, Begini Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR
Rencananya BURT akan mengadakan rapat pada Senin (17/5/2022) pekan depan untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Sekjen DPR dan audit Inspektorat.
Menurut Johan Budi di rapat tersebut akan dibuat keputusan apakah pengadan gorden senilai Rp48,7 miliar untuk rumah dinas jabatan DPR dilanjutkan atau dibatalkan.
"Jadi di rapat tanggal 17 Mei itu memungkinkan mencari kesimpulan apakah proyek dilanjutkan atau dibatalkan," ujar Johan Budi saat dihubungi di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (11/5/2022).
Lebih lanjut Johan membantah pengadan gorden diketahui oleh anggota DPR. Mantan juru bicara KPK ini menjelaskan pengadaan ini bagian rancangan kerja dan anggaran (RKA) Sekjen DPR.
Baca Juga: Pemenang Tender Gorden DPR Tawar dengan Harga Tertinggi, MAKI: Tidak Wajar, Patut Dipertanyakan!
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.