Usulan ini pun disambut positif Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Menurutnya, perusahaan bisa melakukan koordinasi dengan karyawan untuk memilih opsi WFH guna mengantisipasi kemacetan saat puncak arus balik mudik Lebaran.
"Salah satu substansi yang dapat didialogkan adalah melakukan pekerjaan secara remote atau sistem bekerja dari rumah," ujar Ida, Jumat (6/5/2022), dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Usul Kapolri soal WFH Seminggu setelah Puncak Arus Balik Dapat Respons Positif dari Menaker
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo pun setuju dengan usulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH," kata Tjahjo melalui siaran pers, Jumat (6/5/2022) malam.
"Seluruh PPK (pejabat pembina kepegawaian) diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," imbuhnya.
Menurut Tjahjo, kebijakan WFH itu juga bisa menjadi upaya untuk mencegah kenaikan jumlah kasus Covid-19 pascamusim mudik Lebaran 2022.
"WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman (isolasi mandiri) agar mencegah adanya pertambahan kasus Covid-19," ujar Tjahjo.
Lagipula, kata Tjahjo, kegiatan pelayanan publik, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya bisa berjalan lancar meski ada penerapan WFH bagi para pegawainya.
Sebab, instansi pemerintah telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan ASN bekerja secara lebih fleksibel, tanpa batas ruang.
Baca Juga: Menpan RB Beri Arahan PNS untuk WFH Seminggu Usai Mudik, Masuk Kantor Diperkirakan 16 Mei
Sumber : Antara/Kompas.com/KompasTV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.