Perusahaan ini didirikan pada 2014 dengan klien dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan instansi pemerintah lainnya.
Pada kolom klien dan mitra, tergambarkan sejumlah logo klien perusahaan ini. Terdapat delapan logo instansi pemerintah sebagai klien perusahaan, yaitu Angkasa Pura II, Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM, AirNav Indonesia, Angkasa Pura I, Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Pemprov DKI Jakarta.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan adanya rencana pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR.
Anggaran pengadaan gorden dan vitrase tersebut mencapai Rp48,7 miliar atau sekitar Rp80 juta per rumah.
“Rp48 miliar untuk 505 rumah, per rumah Rp80 juta-Rp90 juta,” ujar Indra dalam keterangan pers, Senin (28/3/2022) lalu.
Dia menyatakan di dalam satu rumah dinas anggota DPR, terdapat 11 bagian yang harus dipasangi gorden.
Biaya pengadaan dan pemasangan gorden untuk setiap bagian tersebut, mencapai Rp11 juta sehingga total anggaran mencapai sekitar Rp80 hingga Rp90 juta per rumah.
“Ini sudah sama pajak,” beber Indra.
Baca Juga: Ketua BURT DPR Minta Sekretariat Kaji Ulang Penggantian Gorden Rumah Dinas yang Habiskan Rp48 Miliar
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.