Survei Charta Politika: Publik Sebut Kondisi Ekonomi Indonesia Buruk

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei yang dilakukan Charta Politika mengungkap persepsi publik terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Publik menganggap kondisi perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang buruk.

"Kalau kita lihat, memang terjadi penurunan, dari penilaian baik terhadap kondisi ekonomi, dan terjadi kenaikan dalam penilaian buruk terhadap kondisi ekonomi," ungkap Direktur Eksekutif Charta Politik Yunarto Wijaya, Senin (25/4/2022).

Dalam paparan hasil survei Charta Politika, responden yang menganggap kondisi ekonomi dalam keadaan baik memiliki persentase 28,7 persen pada April 2022.

Persentase ini turun dibanding survei yang dilakukan pada Februari 2022 yang memiliki persentase 35,8 persen.

Kemudian, responden yang menilai kondisi ekonomi memburuk memiliki persentase 56,4 persen pada April 2022, bertambah dari 52,4 persen berdasarkan survei yang digelar Februari 2022.

Baca Juga: Survei Charta Politika: Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi Terus Menurun

Hasil survei keseluruhan menunjukkan, sebanyak 3,4 persen responden menilai kondisi ekonomi sangat baik.

Kemudian 28,7 persen menilai kondisi ekonomi baik, sebanyak 56,4 persen menilai kondisi ekonomi buruk, dan sebanyak 9,7 persen menilai kondisi ekonomi sangat buruk.

Dalam bidang ekonomi, kata Yunarto, publik juga menyoroti kenaikan harga bahan pokok, kemiskinan, dan pengangguran sebagai masalah yang harus segera diselesaikan.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 47,6 persen publik menilai persoalan pokok yang harus diselesaikan adalah kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Bidang ekonomi lainnya yang harus diselesaikan pemerintah, yakni mengenai kemiskinan (22,1 persen), pengangguran (11,1 persen), daya beli rendah (7,5 persen), dan meningkatnya utang negara (5,7 persen).

Baca Juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Kalahkan Prabowo

Sementara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi juga mengalami penurunan. Hanya 62,9 persen responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Sementara pada Januari dan Februari 2022, angkanya secara berurutan mencapai 71,7 persen dan 65,3 persen.

"Mayoritas responden masih menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Tetapi tingkat kepuasan ini mengalami penurunan cukup jauh sejak Januari 2022," kata Yunarto.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

"Sementara tingkat kepuasan terendah di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan DKI Jakarta & Banten," ujarnya.

Survei ini dilakukan pada 10-17 April 2022 dengan responden berjumlah 1.220 dengan metode multistage random sampling.

Margin of error dalam survei ini sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.