Demokrat Berharap Menteri Fokus Beri Kinerja Terbaiknya dalam 2 Tahun Tersisa

Herzaky menuturkan, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepatutan tersebut kepada Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif.

Sebab, menteri adalah orang yang dipilih oleh presiden dan presiden yang memiliki kewenangan untuk tetap mempertahankan atau melepaskan.

“Kalau untuk mundur tidak (tidak Demokrat usulkan), kami serahkan ke presiden Jokowi, karena bagaimana pun, Pak Presiden yang punya hak prerogatif untuk menghentikan atau mengangkat menteri bukan yang lain,” ucapnya.

Baca Juga: Adian Napitupulu Sebut Jokowi Tak Pernah Perintah 3 Menteri Bicara Tunda Pemilu, Ini Penjelasannya

Sementara itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak menyambi tugas kementeriannya dengan urusan nyapres di Pilpres 2024.

Sebab, kata Mardani, menjadi menteri merupakan tugas berat untuk dijalani dan perlu fokus hingga kerja keras.

“Jadi menteri itu berat 273 juta rakyat Indonesia itu harus diurus, ada pekerjaan yang strategis, taktis, kolaboratif, dan itu memerlukan fokus dan kerja keras,” katanya.

“Kalau disambi dengan urusan nyapres, besar kemungkinan tidak akan sukses,” tambahnya.

Mardani lebih lanjut berpendapat, ketimbang sejumlah menteri yang tidak fokus bekerja membebani Jokowi, sebaiknya mundur dari jabatan.

“Para menteri yang mau maju capres secara etika, biar elegan dan gentlemen sebaiknya mundur. Beri kepada yang lain, agar Pak Jokowi bisa betul-betul melayani rakyat dibantu menter-menterinya yang fokus,” ujarnya.

“Yang mau maju tidak dilarang, tapi jangan membebani rakyat dengan tidak mundur,” lanjutnya.