Baca Juga: Jokowi Katakan Stop Suarakan Tunda atau Perpanjangan Pemilu, APDESI: Konstitusi Kita Tidak Melarang
Tidak hanya itu, contoh lainnya soal beda pernyataan dan perbuatan juga tercermin dari perihal hasil Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK.
“Menyatakan hasil TWK staf KPK untuk tidak dipakai, kenyataannya tetap saja jadi alat memecat puluhan staf KPK yang bagus. Jadi, saya sendiri tetap mengingatkan bahwa ucapan itu harus tetap diawasi,” tegasnya.
“Sebab, yang utama sekarang bukan apa ucapan elit politik, tetapi apa tindakan atau lakonnya. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tetap mengawasi sejauh mana ucapan presiden tersebut ampuh dalam kenyataan,” tambahnya.
Sebelumnya kemarin, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 5 April 2022.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.