Jawab Jokowi yang Marah soal Pengadaan Barang Impor, Polri: Yang Beli di Luar Negeri Hanya 2 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mabes Polri buka suara setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur kementerian dan lembaga yang dinilai masih banyak menggunakan barang-barang impor ketimbang produk dalam negeri atau lokal.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri.

Baca Juga: Operasi Intelijen Kejagung Usai Jokowi Marah Membuahkan Hasil, Banyak Barang Impor Pakai Merek Lokal

Karena itu, kata dia, Polri telah mengalokasikan anggaran belanja sebesar 98 persen untuk belanja produk dalam negeri atau lokal.

Ia pun memastikan anggaran belanja untuk barang-barang di Korps Bhayangkara sudah sesuai dengan amanat Presiden Jokowi.

"Sebagian besar belanja barang-barang Polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98 persen," kata Dedi di Jakarta melalui keterangan resminya yang dikutip pada Selasa (29/3/2022).

Dedi menuturkan bahwa alokasi anggaran belanja Polri untuk barang-barang dalam negeri sudah sesuai, bahkan melebihi standar Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi minimal 40 persen.

Baca Juga: Imbas Amarah Jokowi, Jaksa Agung Perintahkan Anak Buah Gelar Operasi Intelijen

"Polri menggunakan produk dalam negeri yang sesuai dengan target dari Kementerian Manives 'kan 40 persen belanja barang itu harus dibelanjakan untuk produksi dalam negeri. Polri sudah melampaui itu," ujar Dedi.

Meski demikian, Dedi mengakui bahwa Polri masih mengalokasikan anggaran untuk membeli sejumlah perlengkapan di luar negeri. Namun, jumlahnya hanya 2 persen. 

Dedi menjelaskan alasan Polri membelanjakan anggaran 2 persen untuk produk luar negeri karena belum tersedianya produsen di dalam negeri yang membuat perlengkapan tersebut.

Adapun perlengkapan yang dibeli di luar negeri seperti baju untuk tim penjinak bom (jibom) yang memerlukan keamanan berstandar tinggi.

Baca Juga: Jokowi akan Reshuffle Menteri yang Masih Doyan Impor, Menkominfo: Bukan Mengancam, tapi Mengingatkan

Ia mengatakan, kebutuhan perlengkapan jibom untuk Gegana tersebut untuk pengadaan di Mabes Polri dan 34 polda setiap provinsi.

"Masih ada yang dibeli di luar negeri hanya 2 persen yang belum diproduksi di dalam negeri, yaitu peralatan jibom," ucapnya.

Selain peralatan jibom, Dedi menyebut, masih ada perlengkapan lain yang dibeli dari luar negeri yakni untuk Unit Kimia, Biologi, dan Radioaktif (KBR) yang memerlukan standar serupa. Baju tersebut memerlukan ketahanan radiasi yang mumpuni.

"Baju-baju yang tahan radiasi itu yang memproduksi orang-orang atau negara-negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir karena ini menyangkut keselamatan tinggi anggota," ucap Dedi.

Baca Juga: Jokowi Pernah Marah yang Berujung Reshuffle Kabinet, Akankah Terulang?

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo marah dan mengancam akan menyebutkan kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.

"Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai saya umumkan, nanti. Setuju tidak? Umumkan saja, deh, kita ini harus terbuka apa adanya," kata Presiden Jokowi.

Adapun e-katalog yang dimaksud Presiden Jokowi adalah aplikasi belanja daring yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah.

Baca Juga: Polri Sebut Rekrutmen Terorisme Kelompok NII di Sumbar Libatkan Anak di Bawah Umur

Presiden Jokowi pun heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tetapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN, malah lebih memilih produk-produk impor.

Produk-produk impor tersebut, antara lain, closed circuit television" (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu, hingga onderdil untuk traktor pertanian.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan,” ujar Jokowi. 

Baca Juga: Jokowi: Kita Tidak Boleh Hanya Jadi Penonton di Tengah Masifnya Aktivitas Perdagangan Digital

“Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tetapi beli impor.”