Presiden Marah Kementerian Suka Impor, Pengamat: Ada yang Sengaja Pro Impor

JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Center Of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai persoalan serius terkait gemarnya kementerian dan lembaga-lembaga negara melakukan impor adalah karena adanya kesengajaan untuk impor.

"Masalah yang lebih serius dan fundamental, salah satunya ada yang memang sengaja mempermainkan pengadaan barang dan jasa, sehingga lebih pro terhadap impor,” kata Bhima Yudhistira dalam wawancara dengan Kompas TV, Jumat (25/3/2022).

Hal ini dikatakan Bhima terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang marah terhadap kementerian dan lembaga yang masih gemar belanja barang-barang impor. Presiden menyampaikan hal tersebut saat memberi pengarahan kepada Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah dan kepala BUMN di Bali.

Menurut Bhima, persoalan Indonesia bukan rendahnya daya saing, ataupun kurangnya kompetensi tenaga kerja.

Baca Juga: Jokowi Geram Alat Kesehatan, CCTV hingga Sepatu Tentara Masih Impor

Maraknya impor, kata Bhima,  juga bukan karena industrialisasi Indonesia kalah bersaing, melainkan karena ada pihak-pihak yang sengaja menginginkan impor.

Cara-cara untuk mengutamakan impor, misalnya dengan membuat standardisasi dan sertifikasi produk yang sulit dipenuhi oleh usaha menengah dan kecil menangah (UMKM) di Indonesia.

“Kalau kita sangkutpautkan dengan kemarahan Pak Jokowi, memang ada standardisasi dan sertifikasi yang susah sekali ditembus pelaku UMKM,” paparnya.

Bahkan menurut Bhima hal ini pun sudah pernah diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Jokowi akan Reshuffle Menteri yang Masih Doyan Impor, Menkominfo: Bukan Mengancam, tapi Mengingatkan

“Jadi ini masalah tata kelola dalam pengadaan barang dan jasa.,” paparnya.

Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengaku sedih mengetahui pembelian sejumlah barang-barang impor yang masih dilakukan yang oleh sejumlah kementerian dan lembaga.

“Sedih saya, belinya barang impor semuanya,” ucap Presiden Jokowi lirih saat pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Pasalnya, anggaran untuk modal pengadaan barang dan jasa di pusat mencapai Rp526 triliun. Sementara untuk anggaran modal pengadaan barang dan jasa daerah berada di angka Rp535 triliun, dan BUMN Rp420 triliun.

“Ini duit gede sekali, besar sekali yang enggak pernah kita lihat. Ini kalau digunakan kita enggak usah muluk-muluk. Dibelokkan 40% saja, 40% saja, bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Presiden Jokowi.

Baca Juga: Geram Masih Banyak Menteri yang Doyan Impor, Jokowi Ancam Reshuffle!

“Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen yang BUMN 0,4 persen, 1,5-1,7 dan BUMN 0,4, lah ini kan 2% lebih,” katanya.

Artinya, lanjut Presiden, Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mencari investor asalkan konsisten membeli barang yang diproduksi dalam negeri.

“Oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UMKM-UMKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini,” ucapnya.