JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berniat mengubah perilaku korupsi menjadi antikorupsi sebagai budaya masyarakat.
Sebab, ia menyebut perilaku korupsi yang masih menjadi budaya menjadi keprihatinan bersama. Karena itu, Firli mendorong partai politik agar turut serta dalam mengubah perilaku tersebut.
Baca Juga: Ketika Partai Koalisi Pendukung Jokowi Ramai-Ramai Tarik Dukungan terhadap Amendemen UUD 1945
"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi antikorupsi adalah budaya," kata Firli dalam paparannya secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP, seperti dikutip dari keterangan resminya, Rabu (23/3/2022).
Firli menuturkan, meski saat ini sebenarnya regulasi sudah cukup, aparat penegak hukumnya ada, tetapi budaya antikorupsi itulah yang kini belum ada.
Selain narkoba, terorisme, dan radikalisme, korupsi juga menjadi permasalahan yang dihadapi bangsa ini. KPK karena itu melakukan sejumlah pendekatan dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," ujar Firli.
Baca Juga: Hakim Tolak Praperadilan Dugaan Korupsi Helikopter AW-101, KPK: Ini Momentum Pengusutan Perkara
Saat ini, Firli menyebutkan, budaya antikorupsi belum mapan hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa.
Oleh karena itu, dia berharap semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif, maupun partai politik (parpol), karena korupsi merugikan negara dan menyulitkan tercapainya tujuan bernegara.
Menurutnya, parpol menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Selain itu, parpol juga yang menentukan segala lapisan kepemimpinan.
"Saya kira PDI Perjuangan bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi," ucap Firli.
Baca Juga: Berubah Sikap, PDIP Resmi Tarik Dukungan Rencana Amendemen UUD 1945
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengapresiasi kesediaan Ketua KPK tampil pada acara pendidikan kader PDIP.
Menanggapi paparan Firli soal perlunya menerapkan budaya antikorupsi, Hasto mengatakan, hal itu bisa dilakukan mulai dari cara berpikir positif yang antikorupsi.
"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia," ujar Hasto.
"Oleh karena itu, semua kader PDI Perjuangan harus terlibat dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan."
Baca Juga: Terungkap, PPP sebut PDIP sebagai Inisiator Amendemen UUD 1945
Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDIP yang mendukung komitmen antikorupsi, membuka ruang besar melalui merit system dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.
Dalam budaya antikorupsi, kata dia, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan, values/nilai dalam berpartai.
Dari ideologi Pancasila, diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya antikorupsi.
"Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," ujar Hasto.
Baca Juga: Setelah PDIP, Giliran NasDem Tarik Dukungan Rencana Amendemen UUD 1945
Hasto menambahkan bahwa pelatihan bagi kader PDIP tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tetapi juga komitmen dalam diri terhadap apa yang dilakukan dalam membangun budaya antikorupsi.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.