Luhut Klaim 110 Juta Warganet Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Ahli Justru Ungkap Fakta Sebenarnya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pegiat media sosial yang juga seorang Data Scientist bernama Ismail Fahmi ikut menanggapi klaim Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal big data penundaan Pemilu 2024.

Diketahui, Luhut sebelumnya mengakui punya big data yang menunjukkan sebanyak 110 juta warganet menginginkan penundaan Pemilu 2024, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode.

Baca Juga: Jadi Tersangka atas Laporan Luhut, Haris Azhar: Ini Politis untuk Membungkam Saya

"Dari sisi big data sangat tidak mungkin alias impossible dapat menetapkan data 110 juta suara netizen yang mendukung wacana penundaan pemilu dan 3 periode," kata Ismail Fahmi dikutip dari keterangan resminya, (22/3/2022).

Fahmi mengungkapkan, bagi para ahli IT atau media sosial, sangat susah untuk bisa mengumpulkan data dari Facebook dan Instagram.

"Apalagi masyarakat umum biasanya tidak tertarik bicara soal-soal elitis, misalnya tentang penundaan pemilu," ujar Fahmi.

Di media sosial Twitter saja, kata dia, tidak akan dijumpai 1 juta suara netizen tentang topik-topik elitis seperti penundaan Pemilu 2024 tersebut.

Baca Juga: Haris Azhar Singgung Laporan Luhut Diprioritaskan dan Merasa Didiskriminasi Hukum

"Pada isu RUU Sisdiknas saja yang sangat penting, netizen tidak ada yang membicarakan. Padahal isu itu sama pentingnya dengan isu perpanjangan jabatan presiden," tutur Fahmi.

Fahmi mengatakan di bidang big data, tidak bisa hanya asal bicara ada 110 juta pendukung wacana penundaan pemilu dan 3 periode presiden.

"Semuanya harus bisa dibuktikan," kata Ismail Fahmi.

Fahmi mencontohkan ketika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut ada 100 jutaan suara netizen yang mendukung penundaan pemilu.

Baca Juga: Jadi Tersangka Nama Baik Luhut, Fatia: Mestinya Presiden Jokowi Tidak Sibuk Kriminalisasi Aktivis

Untuk membuktikan ucapan Ketua Umun PKB itu, kata Fahmi, pihaknya telah melakukan analisis big data. Hasilnya, ternyata ucapan Cak Imin itu tak sesuai fakta di lapangan.