Temuan LPSK: Putra Bupati Langkat Nonaktif Diduga Terlibat Penyiksaan Penghuni Kerangkeng Manusia

Semisal, buruh pabrik mendapatkan gaji, sedangkan korban penghuni ruangan mirip sel tahanan itu tidak mendapat upah atau gaji.

"Buruh pabrik menggunakan sepatu, seragam dan helm, sementara korban hanya menggunakan celana pendek, tak beralas kaki, tak menggunakan helm dan kepalanya botak," ujar Edwin.

Baca Juga: LPSK Ungkap Bupati Langkat Untung Rp177,5 miliar dari Praktik Perbudakan di Kerangkeng Manusia

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi atas perkara ini.

Hasilnya, ada tindakan kekerasan yang dialami oleh korban penghuni kerangkeng manusia yang dilakukan setidaknya 19 pelaku.

Mulai dari anggota keluarga Terbit Perangin-angin, organisasi massa hingga oknum TNI-Polri. 
Para terduga ini memiliki peran sebagai pengurus kerangkeng manusia.

Seperti pembina, kalapas, pengawas, palkam, besker atau penghuni lama yang dilibatkan untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai alat kontrol. 

Baca Juga: Kasus Kerangkeng Bupati Langkat, Kuat Dugaan 65 Orang Alami Penyiksaan Fisik dan Mental

"Jadi para saksi dan masyarakat memberikan informasi termasuk juga informasi nama. Ada 19 orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak kekerasan itu," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat konferensi pers virtual, Rabu (2/3/2022).

Para terduga pelaku kekerasan ini tengah ditangani oleh Polda Sumut. Namun hingga kini polisi belum menetapkan satu pun tersangka dalam perkara ini.

Puspomad juga ikut mendalami laporan dari Komnas HAM terkait dugaan keterlibatan prajurit TNI AD dalam kasus kekerasan kerangkeng manusia di Langkat, Sumatera Utara.