Pesan Jokowi untuk Komisi Yudisial: Harus Makin Produktif di Era yang Penuh Disrupsi dan Kompetisi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mengapresiasi kepada Komisi Yudisial yang membangun tradisi transparansi kepada masyarakat secara terbuka melalui penyampaian laporan tahunan.

Sekaligus membuka diri atas berbagai masukan dan memperkuat dukungan untuk kemajuan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 Secara Virtual, di Istana Negara, Rabu (9/3/2022).

“Transparansi partisipasi dan adaptasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin berat, harapan publik kepada institusi negara semakin tinggi,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Ucapkan Selamat Hari Musik Nasional, Ajak Masyarakat Lestarikan dan Kembangkan Lagu Daerah

“Kita dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih baik menciptakan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin profesional dan adaptif. Kita juga harus makin produktif mampu bekerja cepat di era yang penuh dengan disrupsi dan kompetisi ini,” ujarnya.

Di samping itu, Jokowi menuturkan Komisi Yudisial juga dituntut harus mampu melayani dan menjawab pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat, mewujudkan independensi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

“Karena itu pemerintah mendukung setiap langkah yang ditempuh komisi meningkatkan kualitas pelayanannya dengan menerapkan dan terus mengembangkan layanan digital,” ucapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bentuk Task Force untuk Kerja Sama dengan Pangeran Muhammad bin Salman

“Seperti dalam rekrutmen hakim, laporan perilaku Hakim, whistle blowing system, pengaduan online ke Komisi Yudisial, juga dengan penggunaan aplikasi KY mobile di aplikasi layanan konten digital,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Jokowi menilai peran Komisi Yudisial dalam reformasi peradilan sangat penting untuk memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya.

Untuk itu, Jokowi menambahkan sebagai lembaga penyeimbang Komisi Yudisial harus mampu melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen.

“Sehingga kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas peradilan,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan Komisi Yudisial harus memastikan agar setiap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran Hakim dapat diselesaikan semaksimal mungkin.

Baca Juga: Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi Tidak Tegas soal Tunda Pemilu 2024: Malu-malu Tapi Mau

“Agar kewibawaan kehormatan dan keluhuran Hakim dan kehormatan institusi peradilan selalu terjaga,” ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menuturkan perlunya langkah-langkah yang progresif untuk mengatasi kurangnya Hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung.

Termasuk, sambungnya, hakim tata usaha negara untuk perkara pajak yang sangat krusial perannya untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara lewat sektor perpajakan.

“Dalam menjalankan peran sebagai perisai independensi menjaga parsialitas dan menjaga kehormatan Hakim, Komisi Yudisial harus menjamin ketersediaan Hakim Agung, Hakim ad hoc Mahkamah Agung dan para hakim yang berintegritas melalui proses seleksi yang transparan yang objektif dan yang professional,” ujarnya.

“Komisi Yudisial juga harus memastikan Agar calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji integritas dan kompetensi memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi,” katanya.