HNW: Jokowi Harus Lebih Tegas Tolak Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk benar-benar mewujudkan komitmennya pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dahulu diucapkan sebagai sumpah Presiden terpilih. 

Ia menyebut, usulan penundaan pemilu tidak sesuai dengan peraturan perundangan dalam keputusan bersama yang telah disepakati secara aklamasi pada 31 Januari 2022 oleh KPU bersama Pemerintah, Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2022.  

“Akan lebih sesuai dengan UUD RI 1945, undang-undang yang berlaku serta sumpah jabatan, apabila Presiden Jokowi menegaskan dirinya mematuhi konstitusi dengan melaksanakan peraturan perundangan dalam bentuk kesepakatan antara KPU, Pemerintah dan DPR pada 31 Januari 2022 lalu, bahwa pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sehingga tidak ada opsi penundaan pemilu," kata pria yang karib disapa HNW itu kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Baca Juga: Soal Usulan Penundaan Pemilu, Muhaimin Iskandar Tunggu Respons Ketum Parpol Lain

HNW menjelaskan demokrasi yang lebih sesuai dengan Pancasila adalah yang melaksanakan konstitusi yang masih berlaku serta peraturan perundangan terkait seperti keputusan KPU bersama Pemerintah, DPR dan DPD, pemilu diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Apalagi mayoritas warga juga tidak setuju pemilu diundurkan dengan dalih apapun. 

“Ketegasan seperti ini diperlukan, agar pernyataan Presiden yang ditunggu-tunggu itu bisa mengakhiri spekulasi dan kontroversi, serta tidak malah memunculkan interpretasi yang liar atau usulan baru yang menambah kontroversi seperti usulan mempercepat pemilu dan memperpendek masa jabatan Presiden," ujarnya.

Menurut dia, agar demokrasi masih bisa dipercaya oleh Rakyat, semua spekulasi kontraproduktif ini dapat dihentikan, dan semua pihak mempersiapkan Pemilu 2024 dengan lebih baik.  

Selain itu, peta politiknya sangat jelas. Partai yang mengusulkan penundaan pemilu tidak bertambah, dan bahkan beberapa pimpinan Golkar malah menolak. 

"Sementara pihak yang menolak seperti pimpinan dari 6 Partai di DPR yaitu PDIP, PKS, Nasdem, Partai Demokrat, PPP dan Gerindra tetap solid menolak, bahkan para penolak bertambah pula seperti Ketua DPR, ketua DPD dan para pimpinan MPR," ujarnya. 

Baca Juga: Fahri Hamzah: Pernyataan Jokowi Soal Penundaan Pemilu seperti Tak Paham Ketatanegaraan

Ia menilai, bila elite PKB, PAN dan Golkar itu solid memperjuangkan usulannya dan menyampaikan ke MPR untuk mengubah UUD, manuver mereka belum memenuhi syarat minimal yang diberlakukan oleh Konstitusi, yaitu diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR. 

"Karena jumlah anggota MPR dari 3 partai itu seandainya solid pun, baru berjumlah 187 anggota. Padahal diperlukan minimal 1/3 anggota MPR yaitu 237 anggota MPR,” katanya. 

Politikus PKS ini menilai sikap Presiden Jokowi yang dalam pernyataan terakhirnya malah menimbulkan kontroversi baru, karena dinilai tidak tegas menolak wacana usulan penundaan pemilui. Dalam pernyataan terakhirnya meski berkomitmen untuk taat kepada konstitusi, Kepala Negara menyebut bahwa wacana tersebut sebagai bagian dari demokrasi. 

“Dahulu Presiden Jokowi menyebut bahwa yang usulkan perpanjangan masa jabatan Presiden menampar mukanya, mencari muka atau menjerumuskannya, tetapi kini malah menyebutnya sebagai demokrasi."

"Sekalipun semenjak diusulkan juga tidak menambah partai atau anggota MPR yg mendukung usulan penundaan Pemilu, atau data ke MPR untuk daftarkan secara resmi usulan perubahan terhadap UUD agar Pemilu bisa ditunda," kata dia. 

Baca Juga: Istana Sebut Statement Jokowi soal Pemilu 2024 Sudah Jelas: Tidak Usah Kita Otak-atik Lagi

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menegaskan kepada berbagai pihak untuk tidak lagi otak-atik pelaksanaan pemilu 2024 yang sudah dijadwalkan termasuk soal periode masa jabatan presiden.

“Statement presiden sudah diucapkan berarti sudah dapat dipahami tidak usah kita otak-atik lagi,” kata Faldo Maldini dalan wawancaranya dengan Jurnalis KOMPAS TV Anggi Meindarwan, Senin (7/3/2022).

Faldo lebih lanjut berharap tidak ada pihak yang membesar-besarkan polemik penundaan pemilu 2024.

Baca Juga: Kata Menko Polhukam Mahfud MD Terkait Isu Penundaan Pemilu 2024

“Saya kira, kita tidak perlu mengembang-ngembangkan lagi, presiden sudah jelas menyatakan sikap, jangan sampai ada yang bikin imajinasi,” ujarnya.