PDIP Tegaskan Tak Ada Ruang untuk Tunda Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyatakan agar seluruh elite politik menghentikan polemik atas wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Demikian hal tersebut disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sekaligus menegaskan bahwa penundaan Pemilu 2024 tidak dikehendaki oleh mayoritas masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil survei LSI.  

Baca Juga: Hasto Tegaskan Megawati dan PDIP Tidak akan "Menampar" Wajah Jokowi: Kami Kokoh Taat Konstitusi

Menurut Hasto, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elite politik tertentu. Tapi, oleh kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945.

“Hasil survei (LSI) semakin memperkuat sikap politik PDIP. (Namun) ada (atau) tidak adanya survei, sikap PDIP setia pada konstitusi,” kata Hasto dalam acara peluncuran hasil survei LSI di Jakarta, Kamis (3/3/2022).

Adapun hasil survei LSI yang melibatkan 1.197 responden itu menunjukkan mayoritas mereka yang diwawancarai menolak wacana penundan Pemilu 2024 dan wacana memperpanjang masa jabatan presiden.

Rinciannya, sebanyak 70 persen dari total 1.197 orang, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Politikus PDIP Kritisi Cuitan Jokowi soal Invasi Rusia ke Ukraina: Presiden Tidak Tegas

Hasil survei yang sama juga menunjukkan 64 persen dari 1.197 responden setuju pemilihan umum tetap digelar pada 2024 meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Menanggapi hasil survei itu, Hasto menyampaikan bahwa PDIP punya sikap yang sama dengan para responden tersebut.

“PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang penundaan pemilu,” ujar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan kembali kepada para pihak bahwa ketaatan terhadap konstitusi merupakan sikap yang penting.

Konstitusi dibentuk dari falsafah hidup bangsa, yang kemudian menjadi hukum-hukum dasar dalam bernegara.

Baca Juga: Jokowi Mania Tolak Ide Penundaan Pemilu dan Presiden Tiga Periode

“Hukum dasar (pada konstitusi) ini memiliki roh. Hukum dasar ini tidak hanya melihat hukum teks,” tutur Hasto.

Dengan demikian, para pejabat yang telah bersumpah taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi janji itu dan taat terhadap seluruh ketentuan yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyampaikan penyelenggaraan pemilihan umum akan menghasilkan legitimasi.

Legitimasi, menurut Hasto, merupakan hal penting karena itu menunjukkan dukungan rakyat terhadap para pemimpin yang terpilih saat pemilihan umum.

“Legalitas dan legitimasi ini juga jadi persoalan yang sangat penting,” kata Hasto.

Baca Juga: Politikus PKS: Jika Jokowi Terus Diam, Bisa Dianggap Mendukung Penundaan Pemilu 2024

Oleh karena itu, Hasto berharap para elite politik memperhatikan sikap publik terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana yang ditunjukkan salah satunya oleh hasil survei LSI.