Rocky Gerung Soal Penundaan Pemilu 2024: Kekuasaan Belum Punya Calon, Kalau Sudah Pasti Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara terkait wacana penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang diusulkan sejumlah ketua umum partai politik beberapa waktu lalu.

Rocky menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 memang sengaja dimunculkan ke publik oleh sejumlah pihak-pihak tertentu. 

Baca Juga: Jokowi Didesak Segera Respons Wacana Penundaan Pemilu 2024 untuk Akhiri Kegaduhan

Alasannya, kata Rocky, karena kubu penguasa sampai saat ini belum mempunyai calon presiden yang tepat untuk menggantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurutnya, bila kekuasaan sudah mempunyai calon yang tepat, maka sudah pasti kubu penguasa akan berpikir sebaliknya. 

Rocky menuturkan bukan tidak mungkin mereka justru akan mempercepat pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

"Ya karena kekuasaan belum punya calon. Kalau sudah ada calon pasti dipercepat kan," kata Rocky Gerung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (2/3/2022),seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca Juga: Berubah Pikiran, Surya Paloh Tegaskan NasDem Tak akan Gelar Konvensi Capres 2024, Ini Alasannya

Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden saat ini merugikan demokrasi.

Sebab, dalam UUD 1945 jelas diatur bahwa semua level pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis melalui pemilihan umum secara langsung. 

"Bagi demokrasi sudah rugi karena UUD kita bilang semua level pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis artinya melalui pemilihan, bukan perpanjangan atau penundaan," ucap Rocky.

Baca Juga: Ketua PBNU Angkat Bicara Soal Penundaan Pemilu 2024: Saya Rasa Masuk Akal

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Muhaimin mengatakan Pemilu 2024 dapat ditunda satu atau dua tahun lagi dengan alasan perlu momen perbaikan untuk kondisi perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19.

Momen tersebut, menurut Muhaimin, tidak bisa diganggu karena menurutnya pemilu akan menyebabkan stagnasi ekonomi, transisi kekuasaan hingga ketidakpastian perekonomian, serta dinilai berpotensi menimbulkan konflik.

Baca Juga: Surya Paloh Minta Jangan Ada Penundaan Pemilu: Kereta Api Sudah Jalan, Jangan Sampai Berhenti

Selain itu, dia menilai kondisi tersebut akan membawa dampak kurang baik bagi Indonesia dan ia akan menyampaikan usulan itu kepada Presiden Jokowi.

Setelah Muhaimin, giliran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyampaikan penundaan Pemilu 2024.

Kemudian, disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta hal yang sama.

Baca Juga: Pengamat UGM: Penundaan Pemilu Tanda Krisis Konstitusi dan Demokrasi, Tak Punya Pijakan Hukum