2 Tahun Pandemi Covid-19, Simak Deretan Kebijakan Terbaru Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tepat hari ini, Rabu (2/3/2022), pandemi Covid-19 genap dua tahun melanda Indonesia.

Hal ini terhitung sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kasus pertama Covid-19 di tanah air pada 2 Maret 2020 silam.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang cenderung berubah-ubah sejalan dengan perkembangan Covid-19.

Kini, tepat dua tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia, terdapat beberapa kebijakan yang baru dan akan diterapkan oleh pemerintah.

Karantina 3 hari bagi PPLN

Mulai 1 Maret 2022, pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang baru tiba ke Indonesia cukup menjalani masa karantina selama 3 hari saja.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (27/2) kemarin.

Dia menegaskan ketentuan ini berlaku bagi yang sudah vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dan dosis ketiga (booster).

Baca Juga: Deretan Peristiwa 2 Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia

"Pada 1 Maret mendatang pemerintah akan memperlakukan karantina 3 hari bagi PPLN yang sudah vaksinasi lengkap dan booster," kata Luhut.

Luhut menyebut keputusan tersebut diambil pemerintah berdasarkan masukan dari para pakar, dan juga analisa data-data soal Covid-19 di tanah air.

Uji Coba Bebas Karantina di Bali

Menko Marves Luhut menuturkan pemerintah akan melakukan uji coba PPLN bebas masuk Bali tanpa karantina.

Kebijakan tersebut, kata Koordinator PPKM Jawa-Bali ini akan berlaku pada 14 Maret 2022 mendatang.

"Pemerintah juga akan melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN yang datang ke Bali, dan direncanakan berlaku pada 14 Maret mendatang dengan beberapa persyaratan," ujar Luhut.

Menurut penjelasannya, dalam uji coba tanpa karantina ini, PPLN yang datang harus menunjukkan bukti booking hotel yang sudah dibayar minimal empat hari atau menunjukan bukti domisili di Bali bagi warga negara Indonesia (WNI).

PPLN yang masuk juga harus sudah divaksin lengkap atau booster. Kemudian Wajib melakukan entri PCR test dan menunggu hasil tes negatif keluar di kamar hotel.

Apabila negatif, PPLN dapat bebas beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan. PPLN kembali melakukan PCR test di hari ketiga di hotel masing-masing.

Baca Juga: Dua Tahun Pandemi di Indonesia dan Kacaunya Penerapan Karantina

Wacana PPLN Masuk Indonesia Tanpa Karantina

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan juga menuturkan pemerintah berencana memperluas kebijakan bebas masuk Indonesia tanpa karantina bagi PPLN mulai 1 April 2022.

Meski demikan, Luhut menuturkan kebijakan ini bakal diterapkan jika uji coba karantina yang dilakukan di Bali pada 14 Maret 2022 mendatang dapat berjalan dengan baik.

"Jika uji coba berjalan baik, kami akan memperluas kebijakan tanpa karantina di seluruh Indonesia sejak 1 April 2022," kata Luhut.

"Namun sekali lagi, kebijakan ini akan dilaksanakan berdasarkan data perkembangan pandemi Covid-19 ke depan," ujarnya. 

Vaksin Booster dapat Dilakukan 3 Bulan Usai Vaksinasi Lengkap

Kementerian Kesehatan mengizinkan penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster) dengan interval minimal 3 bulan setelah mendapatkan vaksinasi primer lengkap atau dua dosis.

Diketahui, sebelumnya vaksinasi booster lansia dapat dilakukan minimal enam bulan setelah menerima dosis kedua.

Aturan tersebut tercantum pada Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.02.06/II/ 1180 /2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) bagi Masyarakat Umum.

"Interval pemberian dosis lanjutan (booster) bagi lansia (usia di atas 60 tahun) dan masyarakat umum perlu disesuaikan menjadi minimal tiga bulan setelah mendapat vaksinasi primer lengkap,” disebutkan dalam SE tersebut.

Baca Juga: Dua Tahun Pandemi, Kenali Beda Delta dan Omicron: Gejala hingga Penularan

Wajib Isi e-HAC Sebelum Terbang

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membuat ketentuan baru yang mengharuskan pelaku perjalanan domestik dengan pesawat terbang untuk mengisi e-HAC sebelum keberangkatan.

e-HAC atau electronic-Health Alert Card (e-HAC) ialah Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik yang ditujukan pada semua pelaku perjalanan domestik dan internasional selama pandemi Covid-19.

Aturan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mewajibkan pengisian e-HAC saat penumpang sudah mendarat di bandara tujuan.

Adapun tujuan pemberlakuan aturan baru ini adalah untuk menghindari antrean panjang di bandara saat kedatangan.

“Dalam aturan penerbangan domestik terkini, penumpang harus mengisi e-HAC di aplikasi PeduliLindungi sebelum melakukan check in di bandara keberangkatan, atau paling cepat sehari sebelum jadwal penerbangan,” kata Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji di Jakarta, Selasa (1/3).

Adapun aturan ini akan berlaku efektif mulai besok, Kamis (3/3). 

Baca Juga: Dua Tahun Covid: Sengkarut PCR, Gonta-ganti Kebijakan hingga Dugaan Bisnis Pejabat

Transisi Pandemi ke Endemi

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia akan melakukan transisi dari pandemi ke endemi secara bertahap.

Menurut penjelasannya, penetapan status endemi diukur berdasarkan tingkat imunitas atau kekebalan komunal yang tinggi.

Kemudian tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator dari World Health Organisasion (WHO). Pemerintah juga akan menilai kapasitas respons fasilitas Kesehatan yang memadai.

Prakondisi endemi ini, disebutkan Luhut harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, stabil dan konsisten.

“Usulan konsep kriteria dari pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih akan disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya,” kata Luhut dalam keterangan pers virtual Senin (21/2) lalu.

Selain itu, dia juga menegaskan, transisi dari pandemi ke endemi juga harus memenuhi target tingkat vaksinasi dosis lengkap dan ketiga (booster), terutama kepada sasaran warga lanjut usia (lansia).