Ia mengaku heran dan mempertanyakan maksud sikap dari gubernur tersebut. Padahal, ia merupakan wanita pertama yang menduduki kursi orang nomor satu di parlemen dan mewakili PDIP.
“Baru pertama kali dari PDI Perjuangan (Ketua DPR), walaupun PDI Perjuangan sudah pernah menang,” ujarnya.
Mantan Menko PMK itu menyatakan, tak bisa menghindari perasaan kesalnya tatkala melihat karakter kepala daerah seperti itu.
“Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya, kayak males-malesan. Bikin kesel kan,” kata Puan di hadapan kader PDIP Sulawesi Utara.
Sementara itu, Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo menyebut, jika perkataan Puan itu ditujukan untuk daerah pemilihan, dapat dipastikan menyindir Ganjar yang merupakan orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut.
Puan merupakan Ketua DPR RI dari Fraksi PDI-P Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah.
Kunjungan Puan ke Solo belum lama ini karena kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI, sehingga ada protokolernya sendiri.
Rudy mengatakan Ganjar yang tidak menyambut kunjungan Puan ke Solo belum lama ini karena kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI. Sehingga ada protokolernya sendiri.
"Kalau sambut menyambut protokoler ada. Kalau Mas Ganjar dikabari Mbak Puan mau ke sini, dan suruh nyambut mesti Mas Ganjar nyambut," kata pria yang karib dipanggil Rudy itu seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (11/2/2022).
"Kok Pak Gubernur tah, saya pun tidak pernah jemput karena tidak pernah dikabari. Kalau diminta untuk jemput, ya jemput. Kapasitasnya sebagai apa. Ketua DPP, kalau Ketua DPR RI ada protokolernya sendiri," ujar dia.
Terkait ketidakhadiran Ganjar pada acara peresmian Pasar Legi Solo yang dilakukan Puan, jelas Rudy karena Ganjar ada acara presentasi mitigasi bencana ke Jakarta.
"Kalau kemarin Pak Ganjar itu ada presentasi mitigasi bencana, undangannya terlalu malam sehingga Pak Ganjar terlanjur berangkat ke Jakarta. Sebab di sana sudah dijadwalkan untuk presentasi kebencanaan," kata dia.
Baca Juga: FX Rudy soal Kekesalan Puan pada Gubernur Tak Sambut Dirinya: Mas Ganjar Tak Dikabari
Rudy meminta tidak dibesar-besarkan permasalahan tersebut karena eksekutif dan legislatif berbeda.
"Menurut saya kayak begitu nggak perlu dibesar-besarkan. Karena antara eksekutif dan legislatif beda-beda to. Lha kalau presiden hukumnya wajib jemput. Tapi kalau ketua DPR RI protokolernya tidak di situ. Paling pengurus partai yang jadi wali kota dan gubernur pasti jemput. Itu kalau dikabari, kalau tidak dikabari yang dijemput siapa," ungkap dia.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.