Menurut Johnny, hal itu terjadi karena luas wilayah Indonesia yang sangat luas. Belum lagi jumlah penduduknya yang juga besar.
“Pemerintah memproyeksikan pada tahun 2025 kebutuhan kapasitas bandwidth sebesar 55 Tbps," kata Johnny.
Baca Juga: Waspada! Penyebaran Radikalisme di Internet Meningkat Luar Biasa
"Tahun 2020 kapasitas kita baru 18,1 Tbps, berarti kita butuh besar sekali kapasitasnya, 3 kali lipat kapasitas yang ada di tahun 2020 dalam empat atau tiga tahun ke depan."
Untuk merealisasikan kebutuhan bandwith yang begitu besar, Johnny karena itu meminta agar tata kelola SKKL dapat berjalan dengan baik.
Menkominfo menegaskan, saat ini pemerintah berupaya memperjuangkan kepentingan negara dan masyarakat.
Namun demikian, Pemerintah juga tetap memperhatikan perkembangan industri.
“Pemerintah ingin memastikan kepentingan negara tidak mungkin dicapai tanpa kepentingan lainnya terpenuhi atau yang sering disebut dengan mutual benefit," ujarnya.
Baca Juga: Pelatih Ansan Greeners Siap Komunikasi dengan Shin Tae-yong soal Asnawi yang Jadi Penyerang
"Kita pangsa besar, bangsa besar, potensi besar yang harus kita terjemahkan dengan baik."
Johnny menambahkan, tahap baru akselerasi transformasi digital harus menjadi agenda besar di Indonesia.
Oleh karena itu, Menkominfo ingin memastikan transformasi digital dapat menjawab kepentingan nasional. Tata kelola SKKL domestik juga berjalan dengan baik.
“Untuk itulah hari ini saya ingin kita bersama-sama duduk bicara terkait dengan tata kelola SKKL," ujar Johnny.
"Saya mendapat data dan informasi kapasitas bandwidth internasional Indonesia saat ini cukup besar secara nasional, tetapi tidak cukup besar per kapita. Masih kecil sekali per kapita di tahun ini."
Baca Juga: Menkominfo Pastikan Ketersediaan Jaringan 5G saat Event MotoGP di Mandalika
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.