Poros Nasional Kedaulatan Negara Gugat UU Ibu Kota Negara ke MK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sebanyak 12 orang pemohon yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara mengajukan gugatan uji formil UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para pemohon ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari praktisi hukum, aktivis, tokoh masyarakat serta politisi. 

Permohonan Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) terkait uji materi UU IKN diterima MK dengan nomor registrasi 15/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 pada 2 Februari 2022.

Baca Juga: Sebut UU IKN Langgar Banyak Asas, Kuasa Pemohon Gugatan: Salah Satunya Transparansi ke Masyarakat!

Dalam Petitum PNKN meminta majelis hakim MK menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 

Kedua, menyatakan UU tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang- Undang berdasarkan UUD 1945.

Ketiga menyatakan UU tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.

"Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," tulis poin keempat petitum PNKN dikutip dari laman pengajuan permohonan Mahkamah Konstitusi, Rabu (2/2/2022).

Baca Juga: Dari Anggaran hingga Pembangunan, Ada 66 Tokoh Gugat UU IKN dan Sebut IKN Proyek Kilat yang Gegabah!

PNKN menilai UU IKN bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembetukan UU IKN tidak disudun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan dari dokumen, perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan. 

Secara normatif Rencana Pembangunan Jangka Panjang saat ini tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.