JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur setuju dengan kebijakan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Dukungan terhadap pembangunan IKN tersebut disampaikan Sultan Kutai Kartanegara, Muhammad Arifin saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Bandar Udara (Bandara) Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (31/01/2022).
Arifin menyatakan, Kesultanan Kutai menyambut baik dan mendukung penuh 100 persen diadakan pembangunan IKN di Katim.
Baca Juga: Covid-19 Naik Tajam, Jokowi Minta Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka di DKI, Jawa Barat, dan Banten
Hal senada disampaikan Sultan Paser Muhammad Jarnawi. Sultan Paser menyatakan, Kesultanan Paser menyambut antusias pembangunan IKN.
Muhammad Jarnawi meyakini perpindahan ibu kota baru membawa wajah baru dan martabat di dunia.
Ia juga mengaku sangat bangga bisa bertemu dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo.
"Kami juga meminta dari Kesultanan Paser dibuat Istana Kesultanan Paser di dekat ibu kota negara," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Respons Tokoh Masyarakat dan Adat di Kaltim untuk Pembangunan IKN: Terima Kasih Dukungannya
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Taufik Hanafi menjelaskan, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan tokoh masyarakat dan adat Kaltim juga memberikan masukan terkait pembangunan IKN baru.
Mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN mendatang.
"Tadi sama-sama kita dengarkan pertama bahwa tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN," ujar Taufik.
Baca Juga: Dukung Pembangunan IKN, Tokoh Masyarakat Kalimantan Minta Jokowi Perhatikan Masyarakat Adat
Kepala Adat Dayak Kenya Ajang Tedung yang hadir dalam pertemuan menerima dengan senang hati rencana pembangunan IKN.
Di samping itu, Kenya Ajang juga meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam Badan Otorita maupun pembangunan fisik IKN tersebut.
"Dengan adanya IKN ini tolong di dalam Badan Otorita tuh masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua dalam pembangunan fisik ya masyarakat sebagai mitra kerja. Yang ketiga karifan lokal, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya," ujar Ajang.
Dukungan juga datang dari Syarifuddin HR selaku Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar.
Syarifuddin meminta agar masyarakat adat setempat lebih diperhatikan, terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya.
Baca Juga: Jokowi Minta PTM di Jakarta, Jabar dan Banten Dievaluasi!
"Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara-saudara kami, generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain,” ujar Syarifuddin.
Sementara itu, Wakil Ketua II Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Singkeru mengatakan bahwa sebagai masyarakat pendatang pihaknya sudah berbaur dan hidup berdampingan dengan masyarakat asli Kalimantan.
Ia menyebut bahwa masyarakat apapun yang mengisi IKN nantinya adalah masyarakat Indonesia.
"Kami bersama keluarga, bersama anak cucu, kami berdampingan dengan suku-suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan," ujar Andi.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.