PBNU Sentil Cak Imin: Seolah-olah PKB Lebih Berjasa dari NU

JAKARTA, KOMPAS.TV – Wasekjen Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan mengingatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), khususnya Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin.

Kata Rahmat Hidayat, Cak Imin dan PKB tidak boleh melupakan sejarah dan salah kaprah dalam berorganisasi.

Aktivis GP Ansor itu lantas mamaparkan, dalam sejarah, PKB adalah partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh PBNU. Khususnya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai salah satu pendirinya.

Sentilan ini terkait safari politik dan dukung mendukung yang dilakukan Cak Imin untuk Capres 2024 beberapa waktu lalu yang dilakukan di beberapa cabang NU.

"Sejarah tidak bisa dilupakan bahwa PKB dilahirkan oleh PBNU. Jika mengacu ke sana, artinya kepemilikan saham dan pengendalian operasional PKB harusnya di bawah kendali PBNU," ujar Rahmat, Selasa (25/1/2022)

Dia menilai tingkah PKB dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan bahwa PKB seolah lebih hebat dan berjasa dibandingkan NU.

"Ini kok lama kelamaan kita lihat semakin salah menempatkan dirinya di depan PBNU. PKB Seolah-olah lebih hebat dan berjasa dari NU," tuturnya.

Baca Juga: Diduga Dukung Capres Tertentu 2024, PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo

Rahmat mengingatkan kembali PKB adalah institusi politik yang dibuat PBNU untuk menjadi alat perjuangan PBNU.

Sepantasnya, kata dia, semua yang dikerjakan oleh PKB harus mendapat restu dari pihaknya.

"Ini menunjukkan PKB ingin mengerdilkan NU dan PBNU. Cara berorganisasi yang salah kaprah seperti ini harus diingatkan,” katanya.

Baca Juga: Gebrakan Ketum PBNU: Berjarak dengan Politik hingga Larangan Terlibat Capres 2024 | Rosi

Secara Organisasi, Harusnya PKB di bawah PBNU Bukan Sebaliknya

Rahmat lantas menjelaskan lebih lanjut, jika mengacu ke teori organisasi modern, menurutnya, maka pemegang saham utama berhak mengendalikan dan mengaudit mulai dari keuangan, operasional hingga kinerja PKB.

Dalam teori organisasi, kata dia, PBNU membentuk sebuah organisasi di bidang politik bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Atas dasar itu, menurutnya, PKB secara etika seharusnya membuat surat untuk audiensi kepada Rais Aam dan Ketum PBNU hasil Muktamar PBNU pada Desember 2021 silam.

"Untuk memberikan laporan, program kerja dan agenda politik ke depan," ujarnya.

Baca Juga: Pengamat Nilai PBNU Era Gus Yahya Bakal Menggerus Suara PKB

Rahmat menyayangkan Cak Imin dan jajarannya malah langsung masuk ke PCNU atau MWC NU tanpa mendahulukan etika atau permisi ke PBNU.

"NU dengan semua tingkatan dari PBNU, PWNU dan PCNU berhak mengaudit (kinerja, operasional dan keuangan PKB)," sambungnya.

Seperti diberitakan KOMPAS TV sebelumnya, PBNU secara resmi memanggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo terkait dukunga politik kepada Cak Imin dan dilakukan di gedung mereka. 

Padahal, dalam kepengurusan baru Gus Yahya periode 2022-2027 dikatakan bahwa pihaknya tidak ingin NU dibawa lebih jauh ke politik praktis.