Pakar Pidana soal Vonis Nihil di Kasus Asabri: Sudah Sesuai Ketentuan, Kecuali Ketemu Hakim Diskon

JAKARTA, KOMPAS.TV — Pakar Pidana, Asep Iwan Iriawan meyakini bahwa hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memberi vonis nihil terhadap Heru Hidayat, terdakwa Kasus Asabri telah sesuai dengan ketentuan.

Asep menyebut bahwa Hakim IG Eko Purwanto telah sesuai karena menggunakan alasan Pasal 67 dalam memvonis nihil.

Diketahui, Heru Hidayat divonis nihil hukuman dalam Kasus Asabri lantaran telah mendapat vonis maksimal yaitu pidana seumur hidup dari kasus lain yang menjeratnya, yaitu Kasus Korupsi PT Jiwasraya.

"Apapun perkaranya, kalau telah putusan mati dan seumur hidup maka dihukum penitensier di pasal 67 tidak boleh ada penjatuhan pidana lain kecuali tiga hal," kata Asep Iwan Iriawan dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Jumat (21/1/2022).

Sebagai informasi, melansir laman Universitas Bandar Lampung, hukum Penitensier adalah hukum yang bekerja setelah hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana.

Kendati demikian, Asep menyebut bahwa Heru Hidayat tetap divonis bersalah oleh hakim. Namun karena hakim menggunakan Pasal 67, hukuman penjara otomatis dibebankan pada kasus lain yang menjeratnya dengan hukuman pidana maksimal.

"Makanya dia dijatuhkan salah dulu oleh hakim di Kasus Asabri itu, cuma tidak boleh menyentuh strafmaat (pidana) hukuman. Dia hanya dijatuhkan kalau bersalah (dalam kasus Asabri)," kata Asep.

Lebih lanjut, mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini merespons soal kekhawatiran publik terkait kemungkinan adanya Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Heru Hidayat untuk mengurangi beban hukuman.

Menurut Asep, pengurangan hukuman tidak akan terjadi sehingga ketika Heru Hidayat melayangkan PK kemungkinan besar hakim akan menolak.

Alasannya, kata Asep, karena syarat PK yang tidak mungkin memenuhi. Diketahui, sebagaimana Pasal 263, PK hanya bisa dilakukan dengan 4 syarat, yaitu keadaan baru, putusan saling bertentangan, yang seharusnya dihukum jadi tidak dihukum, dan kekeliruan hakim.

Baca Juga: Terdakwa Kasus Asabri Divonis Nihil, MAKI: Hakim Dolannya Belum Terlalu Jauh

"Kalau perkara Asabri dan Jiwasraya itu terang benderang. Pasti PK nya ditolak. Jadi untuk PK, saya yakin tidak akan berani. Saya seyakin-yakinnya, kasasi saja juga sudah incracht apalagi PK nya, kecuali kalau ketemu hakim diskon," ujarnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbl (TRAM) Heru Hidayat terjerat di dua mega skandal korupsi Jiwasraya dan Asabri.

Dia juga telah menjalani vonis di dua kasus korupsi yang menjeratnya itu. Di kasus Jiwasraya, Heru sudah divonis penjara seumur hidup.

Sementara di kasus Asabri, Heru lolos dari hukuman mati usai merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun.

Heru Hidayat sebelumnya dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung.

Namun, dalam sidang pembacaan vonis kemarin di PN Tipikor, hakim menjatuhkan pidana nihil kepada pria kelahiran 15 Maret 1973 itu. 

Vonis nihil artinya adalah tidak adanya tambahan hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa, lantaran hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam kasus sebelumnya jika diakumulasi sudah mencapai batas angka maksimal yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Dalam kasus ini, Heru sudah dituntut pidana penjara maksimal seumur hidup di kasus Jiwasraya.

Sehingga ini menjadi salah satu alasan majelis hakim tidak setuju dengan tuntutan hukuman mati terhadap Heru Hidayat.

"Majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum tentang penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa," kata hakim anggota Ali Muhtarom di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (18/1/2022) malam.

Baca Juga: Lolos Vonis Mati Kasus Asabri, Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup di Kasus Jiwasraya