PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 31 Januari 2022

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah kembali melanjutkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali hingga dua minggu ke depan. 

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (16/1/2022) melalui konferensi video.

"Perpanjangan (PPKM di luar Jawa-Bali) dilakukan untuk 14 hari ke depan, yaitu 18 sampai 31 Januari," kata Airlangga seperti yang dikutip dari kana YouTube Sekretariat Presiden. 

Menurut penjelasannya, dalam pelaksanaan PPKM hingga 31 Januari mendatang, terdapat 238 kabupaten/kota yang berstatus PPKM level 1.

Jumlah ini mengalami peningkatan, mengingat pada periode PPKM sebelumnya wilayah yang berstatus level satu sebanyak 227. 

Sementara untuk wilayah yang menerapkan PPKM Level 2 dari 148 menjadi 138 wilayah.

"Dan PPKM level 3, tinggal 10 kabupaten/kota dan level 4, 0 kabupaten/kota," jelas Airlangga. 

Baca Juga: Waspada Omicron, Luhut Minta Perkantoran Kembali WFH

Berdasarkan data per tanggal 15 Januari, Airlangga mengatakan kasus aktif nasional berjumlah 8.463 kasus dengan kontribusi luar Jawa-Bali sebanyak 194 kasus atau 23 persen.

Kasus harian di luar Jawa-Bali berjumlah 69 kasus, dengan rincian transmisi lokal 66 kasus dan imported case 3 kasus, sementara kasus kematian harian sebanyak dua kasus.

“Angka reproduksi rate-nya (Rt) beberapa (wilayah di luar Jawa-Bali) naik seperti di Pulau Sumatera naik angkanya (menjadi) 1, Kepulauan Maluku naik (menjadi) 0,92, Kalimantan 0,98, Papua turun, Nusa Tenggara turun, maupun Sulawesi turun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Airlangga yang juga Koordinator Pelaksanaan PPKM luar Jawa-Bali ini menyebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi, saat ini tengah dipersiapkan vaksin Merah Putih dan vaksin produksi dalam negeri lainnya untuk digunakan dalam program vaksinasi.

"Ini tentunya akan dipersiapkan untuk pertengahan tahun ini atau yang diperkirakan di semester dua,” ujarnya.

Baca Juga: Luhut Prediksi Puncak Kasus Omicron di Indonesia Terjadi Pertengahan Februari hingga Awal Maret

Persyaratan Masuk ke Tempat Publik Bakal Diperketat

Sebelumnya diberitakan KOMPAS.TV, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah akan memperketat persyaratan masuk ke tempat-tempat publik. 

Hal ini bakal dilakukan seiring dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Luhut menuturkan nantinya, hanya masyarakat yang sudah divaksin dua kali yang dapat beraktivitas di tempat-tempat publik. 

"Persyaratan masuk ke tempat publik akan diperketat, hanya yang sudah vaksin dua kali yang dapat beraktivitas di tempat publik," kata Luhut dalam konferensi pers secara daring, Minggu (16/1). 

Sebab itu, Luhut yang juga koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, meminta masyarakat yang baru menerima vaksin dosis pertama untuk segera mendapatkan vaksin dosis kedua. 

Pemerintah, kata dia, juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua ini untuk umum dan lansia, terutama untuk provinsi kabupaten/kota yang belum mencapai 70 persen.

Baca Juga: Omicron Mengganas, Luhut: Asesmen PPKM Kembali Digelar Seminggu Sekali