Tommy Soeharto Mengomentari Asetnya yang Tak Laku Dilelang Pemerintah Senilai Rp2,4 Triliun

Rencananya, pembangunan Lapangan Golf New Palm Hill Eco Green ini akan diresmikan oleh Tommy Soeharto selaku Komisaris Utama PT Boreco.

Juga bersama Darma Mangku Luhur Hutomo yang merupakan putra Tommy Soeharto, serta berbagai jajaran Direksi PT Boreco.

Penjelasan Kemenkeu

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Tri Wahyuningsih Retno Mulyani menjelaskan beberapa alasan tanah sitaan dari Tommy Soeharto sepi peminat.

Menurut dia, aset Tommy Soeharto tidak laku saat dilelang karena kondisi ekonomi saat ini tengah melambat. Hal ini membuat aset berupa tanah tidak terlalu diminati. 

Baca Juga: Usai Aset Tommy, Kini Aset Mbak Tutut yang akan Disita Satgas BLBI

"Kondisi saat ini adalah kondisi perekonomian seperti apa. Itu mungkin jadi salah satu faktor, karena aset berupa tanah," ujar Tri melalui keterangannya yang dikutip Kompas.com.

"Orang beli pasti investasi. Pasti orang berpikir untuk investasi saat sekarang ini, kira-kira setahun dua tahun balik lagi enggak? Itu jadi pertimbangan."

Selain itu, Tri tidak bisa memastikan apakah pembeli takut aset tersebut akan disengketakan. Mengingat, pengaruh Tommy Soeharto masih cukup diperhitungkan. 

Namun yang pasti, lelang bersifat formal dan dilaksanakan langsung oleh negara, sehingga pembeli aset lelang tak perlu mengkhawatirkan legalitasnya. 

Baca Juga: Satgas BLBI Bukukan Penerimaan Uang Rp313 M dan Sita 13 Juta Meter Persegi Aset Obligor/Debitur

"Karena saya bukan pembeli, pastinya enggak bisa bilang takut apa enggak, tapi yang pasti ini adalah lelang yang dilaksanakan oleh negara," tutur dia.

Sebagai lelang yang langsung dilaksanakan oleh negara, kata dia, tentu legalitasnya terjamin.

Bahkan dari sisi surat-surat, pemerintah sudah menjamin keaslian sertifikat atas tanah yang dilelang.

Pelaksanaan lelang pun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi banyak masyarakat tahu, tanah tersebut dilelang untuk mengembalikan uang negara terkait kasus BLBI yang terjadi pada tahun 1998 lalu.

Baca Juga: Ini Sikap Tommy Soeharto Setelah Asetnya Lebih dari Setengah Triliun Disita Satgas BLBI

"Kita sudah punya sertifikat karena yang paling urgent untuk pelaksanaan lelang adalah bukti kepemilikan dan yang lelang itu berhak, dalam hal ini PUPN, dalam hal ini pemerintah," kata Tri Wahyuni.