JAKARTA, KOMPAS.TV - Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024.
Mereka mendorong agar Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden berduet dengan Jokowi sebagai calon wakil presiden.
Sekber Prabowo-Jokowi menilai bahwa kepemimpinan Jokowi pada periode kedua telah memberikan kemajuan bagi Indonesia.
Oleh karena itu, mereka ingin Jokowi dan Prabowo melanjutkan kerja-kerja mereka lewat Kabinet Indonesia Maju Jilid II pada 2024 mendatang.
"Deklarasi Sekber Prabowo-Jokowi mendorong Prabowo Subianto (sebagai) calon presiden, dan Joko Widodo (sebagai) calon wakil presiden, sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G Gisel, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/1/2022), seperti dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Relawan Sekretariat Bersama Prabowo – Jokowi Deklarasi Soal Capres dan Cawapres 2024
Lebih lanjut, Gisel mengatakan, pihaknya mendorong pasangan Prabowo-Jokowi demi melanjutkan kesinambungan kerja dan pembangunan nasional.
Ia menuturkan, masa kepemimpinan periode kedua Jokowi berada dalam posisi sulit dan penuh tantangan akibat krisis global dan pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor, khususnya ekonomi dan kesehatan.
Menurut dia, kondisi sulit tersebut membutuhkan respons cepat dan tepat dari pemerintah agar Indonesia tidak jatuh dalam jurang resesi.
"Beruntung sampai saat ini Indonesia belum jatuh pada jurang resesi. Sedangkan, banyak negara sudah mengalami resesi, termasuk negara tetangga Singapura," ujar Gisel.
Gisel pun mendukung kebijakan pemerintah melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya mempermudah investasi melalui penyederhanaan regulasi terkait bisnis dan investasi.
Sekber juga memuji pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang terus dilakukan pemerintah di tengah penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.
"Kemudian, yang tidak kalah penting adalah agenda pemindahan status Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang direncanakan akan dimulai pada semester I tahun 2024," kata Gisel.
Baca Juga: Demokrat: Jokowi Tak akan Hiraukan Wagub DKI yang Sebut Jabatan Kepala Daerah Bisa Diperpanjang
Sebelumnya, deklarasi serupa juga pernah dilakukan oleh relawan bernama Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 DKI Jakarta.
Mereka mendukung Jokowi bisa menjabat Presiden untuk ke-3 kalinya berdampingan dengan Prabowo Subianto.
Sejumlah alasan disampaikan oleh relawan Jokpro 2024 dalam deklarasi dukungan Jokowi-Prabowo tersebut.
Penasihat Komunitas Sukarelawan Jokpro 2024, M Qodari mengatakan, majunya jokowi sebagai Presiden pada pemilu mendatang bersama Prabowo Subianto akan mampu menekan ongkos politik dan menghindari benturan warga.
"Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali. Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa," kata Qodari saat ditemui usai syukuran JokPro 2024, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/6).
M Qodari juga menyebutkan, jika Jokowi dan Prabowo bersatu maka banyak partai yang akan mendukung dan bisa menghindari perpecahan bangsa.
"Tantangannya saat ini adalah komunikasi kepada masyarakat, soal UUD itu bisa diatur lewat amandemen," ujar Qodari.
Baca Juga: Jokowi Mania: Laporan Dugaan KKN Gibran Bukan Pertanyaan Publik, tapi Pertanyaan Ubed dkk
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.