Menteri ESDM Ganti Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara di Tengah Kebijakan Larangan Ekspor

Baca Juga: Begini Skema Baru Pengadaan Batu Bara PLN Setelah Dirombak Pemerintah

"Dari 5,1 juta metrik ton (MT) penugasan dari Pemerintah, hingga tanggal 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sebesar 35 ribu MT atau kurang dari 1 persen," ujar Ridwan.

Ekspor Batu bara Direncanakan Dibuka Secara Bertahap

Sementara itu, pada Rabu (12/1) pembukaan aktivitas ekspor batu bara direncanakan akan dimulai secara bertahap.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai melakukan rapat maraton bersama Menteri ESDM, Menteri Perdagangan, dan PT PLN (Persero) melakukan rapat maraton tentang larangan ekspor batu bara.  

Kendati begitu, Luhut mengatakan, pemerintah akan terus mengevaluasi secara bertahap pembukaan kembali ekspor batu bara itu.

"Pemerintah akan mengevaluasi kembali untuk pembukaan ekspor pada hari Rabu (12/1). Ada beberapa hal yang perlu dipelajari oleh tim lintas kementerian dan lembaga (Kemendag, Kemenko Marves, Kemen ESDM, dan PLN) untuk diputuskan sebelum ekspor dibuka," kata Luhut melalui siaran persnya, Senin (10/1). 

Adapun evaluasi tersebut mengenai pemenuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), persoalan perusahaan batu bara yang tidak memiliki kerja sama dengan PLN serta jenis batu bara yang dibutuhkan PLN. 

"Bagaimana ekspor untuk perusahaan batu bara yang tidak memiliki kontrak dengan PLN atau yang spesifikasi batu baranya tidak dibutuhkan PLN, sehingga pada hari Rabu, jika pembukaan ekspor diputuskan, tetap akan dilakukan secara gradual," kata dia. 

Kata Luhut, 14 hari sejak ekspor dibuka, seluruh kontrak batu bara untuk PLN (termasuk IPP) di tahun 2022 sudah bisa dipastikan beserta dengan alokasi per bulannya untuk masing-masing supplier, dan juga alokasi ke PLTU-nya.

Baca Juga: Respons Ekonom Faisal Basri Soal Ekspor Batu Bara: Mereka yang Menentukan Siapa Presiden-Gubernur