Cak Imin: Utang BUMN Akan Menjadi Beban Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyebut, menurunnya beban utang pemerintah, meskipun rasio utang dinilai masih aman, namun beban bunga utang saat ini sudah sangat besar sehingga menelan biaya sangat tinggi. 

Dalam APBN 2022, direncanakan pembayaran utang pemerintah sebesar Rp405 triliun lebih. Terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp393 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp12 triliun.

”Utang BUMN akan menjadi beban utang pemerintah karena pemerintah de facto dan de jure adalah pemilik dan pemegang saham utama BUMN-BUMN tersebut,” kata pria yang karib disapa Cak Imin dalam keterangan tertulis, Selasa (4/1/2021).

Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Presiden PKS, Stafsus Menkeu: Penambahan Utang karena Pandemi

Ketua Umum PKB itu mengatakan, tahun 2022 harus menjadi masa pemulihan dan bangkit setelah dua tahun terakhir ini dilanda pandemi dan krisis ekonomi.

”Corona telah kita setrika. Krisis telah kita linggis. Indonesia kita berhasil mengendalikan Pandemi dan kita akan memasuki era pemulihan agar anak-anak kita kembali bersekolah tatap muka dan semua warga dan orang muda kembali bekerja,” ujarnya.

Menurut dia, tahun 2022 harus disambut dengan semangat tinggi dan sikap optimistis. Sebab, Indonesia masih memiliki waktu untuk mengejar prestasi-prestasi besar. 

”Kita masih memiliki  kesempatan-kesempatan  untuk membuat perubahan-perubahan besar menuju Indonesia maju,” tuturnya.

Ia menambahkan, sikap optimistis dan percaya diri bukan berarti boleh berpuas diri dan bersantai. Karena, pemulihan dari pandemi bukan hanya pemulihan ekonomi atau naiknya angka-angka produk domestik bruto (PDB). 

Faktanya, masih banyak warga yang belum bisa bangkit akibat pandemi dan krisis ekonomi.

”Masih banyak keluarga-keluarga Indonesia tidak memiliki pendapatan layak. Masih banyak orang muda-orang muda tidak bekerja, jobless, menganggur. Karena itu, pengertian pemulihan haruslah mencakup pemulihan sosial ekonomi, bukan hanya pemulihan ekonomi,” katanya. 

Ia menjelaskan, pemulihan sosial ekonomi harus memuat sejumlah agenda penting. Pertama, menurunnya angka pengangguran. Saat ini, total angka pengangguran nasional masih sangat tinggi di angka 9% lebih.

Baca Juga: Presiden PKS Ahmad Syaikhu: Akan Ada Utang yang Sangat Besar, Capai Rp 7.000 Triliun!

”DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau tercatat memiliki angka pengangguran tertinggi. Saya ingin mengingatkan sekali lagi,  bahwa lapangan kerja adalah kepentingan nasional." 

"Semakin banyak warga bekerja, semakin kuat daya beli dan semakin banyak wajib pajak. Semakin banyak warga bekerja, semakin kuat kohesi sosial dan loyalitas untuk Indonesia kita,” kata dia.

Ia mendesak perluasan dukungan pemerintah untuk orang muda dan warga mencari kerja, pelatihan kerja dan bimbingan mencari lapangan kerja baik secara online dan offline di semua kabupaten dan kota di Indonesia, dimulai dari DKI Jakarta, Banten, Jabar dan Jawa Tengah.

Selain itu, menurunnya jumlah keluarga dan warga miskin ekstrem. Kelompok warga negara yang betul-betul tidak memiliki pendapatan dan daya beli untuk bertahan hidup. 

Baca Juga: Presiden PKS: Siapa pun Pemimpin Indonesia Selanjutnya Akan Terima Warisan Utang yang Membengkak

Cak Imin menyebut di Jawa Tengah ada lima daerah dengan angka kemiskinan ekstrem tinggi. Yakni, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes. 

”Pemerintah Presiden Jokowi telah menyadari soal ini dan meletakkan sebagai prioritas dan ukuran keberhasilan pembangunan tahun 2022. Yaitu menekan tingkat pengangguran menjadi 5,5-6,3 persen,” katanya.