Kenaikan Harga Elpiji dan Penghapusan Premium Berbarengan, Politikus PKS: Pemerintah Ugal-ugalan

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikan harga elpiji nonsubsidi hingga rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) premium dan pertalite  dalam waktu berdekatan. 

Politikus PKS itu menyebut, pemerintah terkesan ugal-ugalan dalam menjalani roda pemerintahan dan tidak peka terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat sehingga tega menaikan harga bahan energi tersebut secara berbarengan.

“Bagaimana bisa Pemerintah menaikan harga komoditas dasar yang diperlukan secara serentak tanpa memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat." 

"Dalam kondisi seperti ini pemerintah harusnya lebih berhati-hati mengambil keputusan menaikan harga gas, BBM dan listrik. Jangan sampai karena niat menghemat anggaran kompensasi malah menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12/2021). 

Baca Juga: Pusat Studi Energi Dukung Rencana Penghapusan BBM Jenis Premium dan Pertalite, Ini Alasannya

Selain itu, PKS juga menolak rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) pada awal tahun 2022 mendatang. 

Karena itu, pihaknya berupaya menggunakan hak konstitusionalnya agar pemerintah membatalkan rencana tersebut.

“Masak kebijakan kenaikan tarif listrik PLN, kenaikan harga LPG non-subsidi, dan penghapusan premium, yang menyisakan BBM mahal bagi masyarakat, dilakukan secara serentak di tahun 2022,” ujarnya.

Ia menyebut, ekonomi masyarakat masih kembang-kempis tergerus pandemi Covid-19 yang belum usai dan saat ini masyarakat tengah dihantui penyebaran varian Omicron.

“Ini benar-benar kebijakan yang mencekik rakyat, khususnya mereka yang pendapatannya pas-pasan,” ujarnya. 

Ia menambahkan, kenaikan harga energi ini akan langsung menusuk jantung kehidupan masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah yang baru mulai bergeliat untuk bangkit. 

Dia khawatir ini akan mendorong inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat yang memang sudah lemah.

Baca Juga: Pertalite dan Premium akan Dihapus, Ini Perbandingan Harga BBM Pertamina dengan Shell

“Kalau memang harus ada penyesuaian harga energi, Pemerintah harus menghitung betul kesiapan dan kondisi ekonomi masyarakat serta dilakukan secara bertahap, terencana dan dengan prinsip kehati-hatian. Jangan ugal-ugalan seperti sekarang ini,” katanya.

Seperti diketahui, pada sabtu (25/12/2021), Pertamina secara resmi telah menaikkan harga elpiji nonsubsidi. 

Kenaikan rentang harga LPG bervariasi antara Rp1.600 - Rp2.600 per kilogram.

Pertamina menyatakan, kenaikan itu lantaran harga Contract Price Aramco (CPA) elpiji yang sudah naik terus-menerus sepanjang tahun ini.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting mengatakan, pada November 2021 harganya mencapai 847 dollar AS per metrik ton. Naik 58 persen sejak 2021 dan merupakan harga tertinggi sejak 2014.

"Penyesuaian harga elpiji nonsubsidi terakhir dilakukan tahun 2017. Harga CPA November 2021 tercatat 74 persen lebih tinggi dibandingkan penyesuaian harga 4 tahun yang lalu," kata Irto seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/12/2021).

Baca Juga: Premium dan Pertalite akan Dihapus, PKS: Pemerintah Jangan Berbisnis dengan Rakyat

Sementara itu, melansir situs resmi ESDM, penghapusan premium dan pertalite dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan. 

BBM yang dinilai ramah lingkungan yakni memiliki nilai oktan atau Research Octane Number (RON) di atas 91. Premium memiliki RON 88, dan pertalite memiliki RON 90

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan dengan dihapuskannya BBM Pertalite dan Premium, maka hanya akan ada bensin dengan kadar oktan (Research Octane Number/RON) di atas 91 seperti Pertamax.

Baca Juga: Kapan Premium dan Pertalite Dihapus Masih Misteri, YLKI Beri Tanggapan

Soerjaningsih menjelaskan penggunaan BBM Pertamax menjadi pilihan karena dinilai lebih ramah lingkungan.

"Kita memasuki masa transisi di mana premium RON 88 akan digantikan dengan Pertalite RON 90, sebelum akhirnya kita akan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan," kata Soerjaningsih dikutip dari Antara, Kamis (23/12/2021).