JAKARTA, KOMPAS.TV - Satgas Penanganan Covid-19 meminta agar pengawasan pintu masuk laut di Batam, Kepulauan Riau diperketat.
Pengetatan ini setelah petugas sempat menemukan adanya hasil tes PCR palsu yang dibawa pekerja migran Indonesia dari Malaysia.
Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayen TNI Fajar Setyawan menyatakan hasil tes PCR palsu yang dibawa pekerja migran dapat menambah risiko penyebaran Covid-19 di Batam, terlebih saat ini varian Omicron merebak di luar negeri.
Baca Juga: Kronologi Pembongkaran Praktik Hasil Tes PCR Palsu di Bandara Halim Perdanakusuma
Satgas Covid-19 juga melakukan koordinasi dengan Gubernur Kepulauan Riau Anshar Ahmad, untuk memastikan pengawasan terkait masuknya pekerja migran Indonesia serta karantina berjalan dengan baik.
"Entry test untuk setiap orang yang datang - sebagian besar PMI - dari Malaysia dan Singapura menjadi keharusan. Selain itu kami juga akan menambah tempat-tempat karantina baru," ujar Fajar saat rapat koordinasi bersama Gubernur Kepulauan Riau Anshar Ahmad, Kamis (30/12/2021).
Selain pengawasan Satgas Covid-19 juga meminta agar Pemprov Kepulauan Riau dapat menambah fasilitas karantina bagi pekerja migran dan pelajar yang masuk melalui Batam.
Apalagi Batam menjadi satu dari dua gerbang kedatangan melalui laut yang dibuka pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Positif Covid-19, 225 TKI yang Baru Tiba di Batam Langsung Karantina di RSKI Pulau Galang
Saat ini rata-rata kedatangan harian mencapai 250 orang berasal dari Singapura dan Johor, Malaysia.
Menurut Fajar berdasarkan analisis ketersedianan tempat tidur karantina terpusat pemerintah maupun hotel di Batam diperlukan 2.750 tempat tidur. Sementara ketersedian tempat tidur sebanyak 2.712 sehingga kurang 38 tempat tidur.
Dengan asumsi pemakaian hotel yang maksimum, masih terdapat kekurangan tempat karantina PPLN.
Saat ini keterisian tempat tidur karantina terpusat untuk PMI, pelajar dan ASN di Batam
mencapai 95 persen. Adapun untuk hotel sebesar 32 persen.
Baca Juga: Pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 dan Surat Tes PCR Palsu Terancam 12 Tahun Penjara!
"Kenyataan di lapangan, kedatangan PMI lebih banyak dibandingkan non-PMI dan keterpakaian hotel tidak sebanyak fasilitas milik pemerintah. Dengan demikian fasilitas karantina milik pemerintah harus ditambah agar tidak menimbulkan penumpukan," ujar Fajar.
Di kesempatan yang sama Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menambahkan, selama periode Desember 2021 ditemukan 353 orang positif Covid-19.
Angka tersebut naik dua kali lipat lebih dari 168 kasus pada November. Sebagian besar positif saat tes PCR kedua.
Dari kasus penularan Covid-19 pelaku perjalanan internasional melalui Batam, hasil whole genome squencing (WGF) belum menemukan satupun varian Omicron.
Baca Juga: Pemprov DKI dan Satgas Covid-19 Tracing Kasus Transmisi Lokal Omicron Pertama di Jakarta
"Ini menunjukkan karantina 10 hari efektif untuk melakukan penyaringan, sehingga penularan lebih luas bisa dicegah," ujar Wiku.
Wiku menilai prioritas mitigasi transmisi jalur laut Batam saat ini adalah memperketat penjagaan perbatasan mengingat banyak pekerja migran Indonesia dari Malaysia yang ternyata positif Covid-19.
"Selain itu, penambahan tempat tidur karantina juga menjadi prioritas pemerintah saat ini demi mengantisipasi peningkatan kedatangan di periode Natal dan Tahun Baru," ujar Wiku.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.