“Karena yang dihasilkan adalah nantinya ada sodium ion, lithium ion, ada semikonduktor ada petrochemical yang semua turunannya akan bisa menjadi tekstil, menjadi produk-produk yang lainnya, akan muncul produk dari sini green aluminium, solar panel, industrial silicone semuanya akan muncul dari Kalimantan Utara, dari kawasan ini,” ujarnya.
“Dan ini kerjasama besar antara Indonesia, investor Indonesia, investor cina, investor dari Uni Emirat Arab, semuanya akan bergabung dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia dan Kalimantan Utara bukan Indonesia tetapi di dunia karena menyangkut lahan sampai detik ini 16400 hektar dan targetnya adalah 30000 Ha,” tambah Jokowi.
Baca Juga: Sentil Pengelola BUMDes, Jokowi: Jangan Cuma Buat Plang, Tapi Kualitas Kegiatan Tidak Jelas
Untuk itu, Jokowi pun menginstruksikan kepada Kapolda, Kapolres, Pangdam, Kodim, Gubernur, Bupati kawal secara detil kawasan ini.
“Agar kondusif dan aman sehingga investasi betul-betul segera bisa melakukan percepatan pembangunan di sini, jangan sampai ada persoalan sekecil apapun," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Yang kedua izin-izin jangan tunggu-tunggu, pakai hari pakai Minggu, enggak ada, jam keluarkan untuk menunjukkan bahwa kita serius terhadap pembangunan kawasan ini,” tambah Jokowi.
Jokowi lebih lanjut juga menekan tidak ingin mendengar lagi ada investor yang mengeluh izinnya terlambat atau belum selesai.
“Tadi saya sudah sampaikan di pesawat kepada Menko Marimves, tidak ada yang namanya terlambat-terlambat, nggak ada, dikawal betul, Kalau ada hal yang sangat penting yang ingin kita selesaikan dan tidak selesai sampaikan pada saya,” ucapnya.
“Karena ini betul-betul sebuah lompatan transformasi ekonomi Indonesia dan dimulai dari sini. Sehingga kita bisa mengelola sumber daya alam kita dari hulu sampai ke hilir dan yang paling penting penciptaan lapangan pekerjaan yang sangat besar,” tambah Jokowi.
Di samping itu, keberadaan kawasan industri ini juga akan memberikan income kepada pendapatan kepada negara dalam bentuk pajak ataupun non pajak.
Sehingga akan memperbaiki neraca transaksi berjalan, memperbaiki eksport neraca perdagangan yang sudah bertahun-tahun tidak bisa menyelesaikan, dan devisa.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.