Pemerintah Optimistis 70 Persen Penduduk Indonesia akan Sudah Divaksin pada Awal Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah optimistis sebanyak 70 persen penduduk Indonesia akan sudah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 pada awal tahun 2022. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro.

"Kami optimistis di awal tahun depan Indonesia sudah bisa mencapai target program vaksinasinya, memvaksinasi 70 persen dari warga negara," kata Reisa dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/12/2021), seperti dilansir Antara.

Menurut Reisa, 150 juta lebih penduduk Indonesia kini sudah mendapatkan setidaknya vaksin Covid-19 dosis pertama. Adapun yang sudah mendapatkan dosis lengkap atau dosis kedua sebanyak 105 juta orang lebih.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, per 17 Desember 2021, terdapat 150.249.500 orang yang sudah menerima dosis pertama. Sementara 106.020.538 orang yang telah menjalani vaksinasi kedua atau 50,91 persen dari target 208.265.720 orang yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: Mendagri Ancam Jatuhkan Sanksi kepada Daerah yang Belum Capai Target Vaksinasi

Duta Adaptasi Kebiasaan Baru itu menjelaskan, ketika Indonesia sudah melakukan vaksinasi lengkap kepada 108 juta warganya berarti sudah 40 persen dari jumlah populasi negara ini telah mendapatkan vaksin Covid-19. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia berjumlah 272.229.372 jiwa.

"Ini adalah pencapaian luar biasa bagi negara kepulauan terbesar di dunia. Negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia yang tersebar di 17 ribu pulau lebih," tegasnya.

Untuk mencapai jumlah 108 juta jiwa, terdapat 3,2 juta warga yang akan menjalani vaksinasi Covid-19.

Terkait hal itu, Reisa mendorong masyarakat segera menjalani vaksinasi, termasuk 26,5 juta anak-anak kelompok usia 6-11 tahun. Program vaksinasi anak usia 6-11 tahun sendiri baru dimulai pada 14 Desember 2021 lalu.

Baca Juga: Wisma Atlet Lockdown karena Omicron, Pasien Sembuh Covid-19 Belum Boleh Pulang

Sementara itu, upaya-upaya untuk menggenjot laju vaksinasi terus dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan mengirim menteri ke daerah-daerah yang angka vaksinasinya masih rendah.

Dalam kunjungannya ke Sumatera Barat (Sumbar), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada daerah-daerah yang belum mencapai target 70 persen angka vaksinasi Covid-19 dosis pertama.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga disinsentif anggaran daerah.

Hal itu diungkapkan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (17/12/2021).

Baca Juga: Lokasi dan Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6-11 Tahun di DKI Jakarta

"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan Dana Insentif Daerah," tegasnya sebagaimana dikutip KOMPAS TV dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri.

"Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Umum," sambung Tito.

Mendagri menambahkan, kedatangannya ke seluruh daerah di Indonesia, terutama yang capaian vaksinasi Covid-19 masih rendah, merupakan tugas langsung dari Presiden.

"Mendagri salah satu yang ditugaskan Presiden untuk mendorong pemda mempercepat vaksinasi. Selain Mendagri, Presiden menugaskan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan stakeholder lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi," ujarnya.

Baca Juga: Satgas Covid-19: Lebih dari 2.000 Orang di Wisma Atlet Diperiksa terkait Varian Omicron