Kebijakan Karantina Setelah dari Luar Negeri, Politikus PKS: Tarifnya Mahal, Memberatkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengkritik berulangnya kebijakan inkonsisten yang dibuat pemerintah terkait penanganan pandemi.

Kini, kebijakan karantina terkait kedatangan dari luar negeri juga berubah.

Mulai dari 3 hari, 7 hari, 10 hari bagi kedatangan WNI dan WNA dari luar negeri.

Mufida menyebut inkonsistensi kebijakan ini membingungkan publik sekaligus memberatkan secara biaya bagi publik termasuk bagi APBN.

Baca Juga: Pulang Jalan-jalan dari Turki, Sekjen DPR Sebut Mulan Jameela Bisa Karantina di Rumah

Menurut dia, publik mulai merasakan beratnya biaya yang mencapai puluhan juta untuk karantina 10 hari usai kedatangan dari luar negeri.

Termasuk karantina 14 hari jika dari 11 negara yang telah ditetapkan.

"Tarif paling murah dari PHRI 8 jutaan hingga bisa 25 jutaan untuk karantina mandiri ini. Tentu jumlah ini cukup memberatkan bagi masyarakat." 

"Apalagi sekarang umrah sudah dibuka setelah sekian masyarakat rindu dan menunggu. Tentu biaya untuk umrah akan membengkak dua hingga tiga kali lipat karena harus karantina ini," kata Mufida, Rabu (15/12/2021).

Politikus PKS ini mempertanyakan apakah karantina 10 dan 14 hari ini efektif dalam upaya penanganan Covid-19. 

Ia mengingatkan agar setiap kebijakan ihwal pencegahan penyebaran virus Corona ini harus berbasis sains dengan masukan para ahli kesehatan masyarakat dan epidemolog, virolog dan ahli terkait lainnya.

"Berubahnya kan cepat dari 3 hari, 7 hari, 10 hari dan 14 hari. Apa masukan dari para ahli tentang lama karantina ini? pertimbangan sains dan ahli kesehatan harus didahulukan," ujarnya.