Salim Segaf Soal Pemindahan Ibu Kota Negara: Sabar, Kondisi Masyarakat Masih Terpuruk

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah tetap bersikeras untuk melaksanakan program kerja pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Padahal, kini APBN Indonesia masih banyak digunakan untuk pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. 

Sebab, diperkirakan nantinya dalam memindahkan IKN itu akan menelan biaya kurang lebih sebesar Rp500 triliun. Sehingga, kini sejumlah kalangan pun menolak rencana itu karena dinilai bukan sebuah agenda yang prioritas di tengah negara sedang dilanda krisis. 

Salah satu tokoh yang menolak pemindahan IKN itu datang dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.

Mantan Mensos itu meminta pemerintah mengurungkan niat tersebut, karena kini kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masih terpuruk. 

Baca Juga: DPR Bentuk Pansus Ibu Kota Negara, Berikut Rincian Nama Pimpinan dan 50 Anggotanya

"Banyak hal yang mesti kita selesaikan, sabar lah. Mungkin nanti timing-nya saat tertentu, prioritas kita sekarang ini bagaimana pembenahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terpuruk," kata Salim saat berbincang dengan KOMPAS.TV, baru-baru ini. 

Mantan Dubes Arab Saudi itu menduga nantinya untuk mensukseskan pemindahan IKN, pemerintah akan kembali berutang dengan jumlah yang cukup besar. 

"APBN kita pun masih belum siap. Utang semakin membengkak. Ini akan ada utang lagi yang baru memindahkan ibu kota negara. Itu mungkin anggarannya bisa Rp400-500 triliun," ujarnya. 

Ia menyebut, pemindahan IKN itu ujung-ujungnya hanya untuk sebagai program pencitraan yang belum jelas akan selesai dengan baik atau malah menimbulkan masalah. 

"Ini kan nanti ujung-ujungnya pencitraan juga. Pemindahan ibu kota baru, kondisi ekonomi kita memburuk, ekonomi sosial memburuk," katanya. 

Baca Juga: Di Tengah Pandemi, Pemerintah Tetap Lanjutkan Proyek Ibu Kota Negara, Ini Kata Emil Salim | Rosi

Menurut dia, masyarakat pun tak akan keberatan bila rencana itu sekalipun dibatalkan. Karena, kini yang mereka butuhkan adalah kehadiran pemerintah dalam membantu rakyat yang sedang membutuhkan uluran tangan. 

"Masyarakat (pikirannya bila ibu kota negara) tidak dipindahkan pun tidak ada masalah, tapi yang penting ekonomi mereka. Banyak hal seperti kemiskinan. Gap antara yang kaya dan miskin ini semakin menjauh."

"Jadi banyak hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dampak dari Covid-19 ini. Itu yang mesti dilakukan terlebih dahulu, bukan memindahkan ibu kota. Itu (pemindahan ibu kota) bagus, bukan tidak bagus, cuma timingnya saja buka saat ini," ujarnya. 

Ia mengaku akan mengintruksikan seluruh kader yang duduk di parlemen untuk terus menyuarakan penolakan rencana pemindahan IKN tersebut. 

Baca Juga: Malaysia Minta Jatah Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan TImur

"Kita, tetap melakukan (lobi ke partai lain untuk menolak pemindahan IKN), tapi kalau divoting, ya pasti kalah. Tapi Namanya, demokrasi begitu, ada yang setuju dan tidak." 

"Tapi pendekatan ke partai-partai lain akan kita lakukan selalu, walaupun saya lihat akan banyak yang setuju, tapi kita akan terus berupaya," katanya. 

Seperti diketahui, DPR RI telah resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang - Undang Tentang IKN pada Selasa (7/12/2021).

Adapun, rinciannya terdiri dari 6 pimpinan dan 50 anggota Pansus RUU IKN. 

Dikutip dari akun Instagram pribadi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad @sufmi_dasco, Rabu (8/12), disepakati secara musyawarah mufakat pimpinan pansus itu diketuai oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari Fraksi Partai Golkar. 

Ahmad Doli ditemani oleh 5 orang wakil ketua pansus, yaitu Junimart Girsang dari Fraksi PDIP; Sugiono dari Fraksi Gerindra; Fathan dari Fraksi PKB; Saan Mustopa dari Fraksi Nasdem; dan Nurhayati Effendi dari Fraksi PPP.