Hillary Brigitta Disorot karena Minta Ajudan dari TNI, Formappi: Itu Penyalahgunaan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengomentari soal salah satu anggota DPR RI yang meminta ajudan pribadi ke TNI.

Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut membuat heboh publik setelah dirinya meminta ajudan pribadi dari personel TNI kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Kata dia, permintaan fasilitas ajudan pribadi dari salah seorang anggota DPR menampilkan wajah DPR yang selalu ingin diperlakukan secara istimewa. 

"Selama ini cukup banyak Permintaan fasilitas DPR yang sekadar ingin tampil beda dan eksklusif," kata Lucius kepada KOMPAS.TV, Jumat (3/12/2021). 

Dalam kasus fasilitas ajudan ini, Lucius tahu bahwa permintaan memang tidak mewakili lembaga, tetapi individu. "Walau bersifat pribadi, permintaan itu tetap saja memanfaatkan posisinya sebagai anggota DPR,"ujarnya.

"Kalau rakyat biasa, mana mungkin sih jalur ke elite TNI bisa dengan mudah tersambung?" ucapnya. 

Karenanya, lanjut lucius, permintaan tersebut patut diduga sebagai bentuk pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi. 

Menurutnya, sebagai anggota DPR yang bertugas di Komisi I yang salah satu mitra kerjanya adalah TNI, anggota DPR itu nampak memanfaatkan relasi kerja itu untuk keuntungan pribadi.

Secara etis permintaan ajudan pribadi ke TNI tersebut, kata Lucius, sulit diterima. Kemitraan dengan TNI maupun dengan lembaga lain tidak dalam rangka mencari keuntungan pribadi. 

Kata dia, kemitraan DPR dengan lembaga negara dan pemerintahan selalu dalam konteks pelaksanaan fungsi DPR sebagai representasi rakyat. Fasilitas untuk rakyat yang mestinya diperjuangkan bukan untuk pribadi anggota DPR.

"Dengan demikian permintaan fasilitas itu bagian dari konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan," singkat Lucius.

Baca Juga: Nasdem akan Tegur Hillary karena Minta Ajudan dari TNI

Diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI Hillary Brigitta menjelaskan alasan dirinya meminta ajudan dari seorang personel TNI. Salah satunya agar bisa selalu mengawal kasus-kasus besar yang terjadi di Sulawesi Utara tanpa adanya terjadi konflik kepentingan. 

Hillary dikenal sebagai anggota termuda DPR periode 2019-2024.

"Saya sebenarnya sempat terpikir minta pengamanan dari pihak kepolisian tetapi karena banyak kasus yang saya kawal di kepolisian, saya merasa takutnya jangan sampai ada conflict of interest yang nanti membatasi saya mengurus kepentingan masyarakat, nanti kelihatannya tidak etis."

"Makanya saya konsultasi dengan tim hukum apakah bisa saya memohon bantuan pengamanan dari TNI. Menurut tim hukum tindakan saya tidak menyalahi aturan, tetapi saya tidak membahas soal etis atau tidaknya, sehingga saya sekarang sudah tahu mana etis dan tidak," tulis Hillary dalam akun Instagram pribadinya @hillarybrigitta, Jumat (3/12/2021). 

Menurut dia, permasalahan ini membuat dirinya lebih banyak belajar terkait persoalan etis dan tidaknya sebagai seorang anggota legislatif. 

"Jadi memang saya masih harus banyak belajar, mengetahui yang mana yang etis dan tidak di dunia politik. Niat saya hanya untuk memastikan keamanan saya dan keluarga di Jakarta, karena ayah saya bertugas di perbatasan dan melindungi adik-adik saya secara fisik adalah tanggung jawab saya," ujarnya. 

Ia menjelaskan, dirinya kerap menjumpai seseorang yang secara fisik kuat dan sehat tapi yang bersangkutan dikawal oleh angkatan bersenjata. Namun, ketika ia meminta pengawalan seorang personel TNI, reaksi publik amat jahat seperti dirinya sudah melakukan sesuatu yang sudah melanggar etika. 

"Padahal saya tidak minta secara gratis, karena saya menjamin kesejahteraannya dan meringankan beban negara."

"Saya tahu jelas alasan saya dan niat memohon bantuan pengamananan seara prosedural kepada TNI bukan niat buruk dan arogansi, tapi karena murni agar keluarga saya bisa tenang dengan pergerakan politik saya yang terkadang bergesekan dengan orang kuat atau orang kaya. Murni karena kebutuhan dan keinginan untuk tidak was-was dalam menyuarakan kehendak masyarakat Sulut," ujarnya.

Baca Juga: Hillary Brigitta, Anggota DPR Termuda Jelaskan Alasan Minta Ajudan dari TNI 

Meski begitu, dirinya akan patuh kepada perintah Partai Nasdem bila memang fraksi menilai permintaannya amat tidak etis. 

"Apabila fraksi berpendapat tindakan saya tidak etis, tentunya saya akan taat dan mengakui tindakan saya sebagai sesuatu yang tidak etis, dan berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa karena selama ini saya selalu memastikan dulu perbuatan saya ada dasar hukumnya atau tidak, tapi tidak punya tolok ukur jelas soal mana yang etis dan mana yang tidak," katanya.

Soal permintaan ajudan pribadi ini, Lucius mengapresiasi Fraksi NasDem yang sudah berinisiatif menegur anggota atau kadernya yang meminta fasilitas ini. 

"Ini perlu dilakukan oleh fraksi karena menjadi tanggungjawab Fraksi untuk juga memastikan anggotanya melaksanakan tugas secara profesional, menjadi dorong partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Lucius.

Baca Juga: Cerita Anggota DPR Termuda Hillary Lasut yang Minta Ajudan Pribadi Langsung ke KSAD