Soal Radikalisme, KSAD Jenderal Dudung: Saya akan Berlakukan Seperti Zaman Pak Soeharto Dulu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menanggapi terkait gerakan radikalisme yang muncul di Indonesia.

Sebagai upaya untuk mencegah adanya gerakan radikalisme, Jenderal Dudung bakal memerintahkan seluruh prajurit TNI AD turun tangan.

Baca Juga: KSAD Jenderal Dudung akan Datangi Papua dan Poso, Ancam Copot Komandan Satuan Jika Tak Berbuat Ini

Mantan Pangdam Jaya tersebut akan meminta para prajurit TNI AD hingga tingkat yang paling bawah atau Babinsa untuk peka terhadap perkembangan situasi.

"Saya akan perintahkan seluruh prajurit peka terhadap perkembangan situasi menyangkut ekstrem kiri dan kanan," kata Jenderal Dudung dalam sebuah wawancara kepada Kompas.id yang dikutip pada Senin (22/11/2021).

Terutama, Dudung melanjutkan, kepada kelompok-kelompok yang mencoba melakukan tindakan radikalisme.

Dudung menambahkan, dirinya pun tak segan akan menerapkan sistem seperti era Presiden Soeharto. Namun demikian, ia tak menjelaskannya secara detail.

Baca Juga: Jenderal Dudung Abdurachman Jadi KSAD, Jabatan Pangkostrad Kosong

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung.

Dudung menekankan untuk segera mengambil tindakan kalau ada organisasi yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Jadi, kalau ada organisasi yang coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan," ucapnya.

Selain itu, Dudung mengatakan agar TNI segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika menemukan kelompok-kelompok yang hendak mengganggu tersebut.

Baca Juga: TEGAS! KSAD Jenderal Dudung: Jangan Sampai TNI AD Memihak Salah Satu Parpol

"Segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk dilakukan tindakan-tindakan yang tegas. Itu merupakan bagian dari Tujuh Perintah Harian KSAD," tutur Dudung.

Rekam Jejak Dudung

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Letjen TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (17/11/2021).

Dudung dilantik sebagai KSAD menyusul Jenderal Andika Perkasa yang diangkat sebagai Panglima TNI.

Diketahui, popularitas Dudung melambung seiring kontroversi yang menyertainya dari pernyataan soal fanatisme agama hingga pencabutan baliho Front Pembela Islam (FPI).

Baca Juga: Resmi Bekerja, Inilah Janji Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa & KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Pertama, soal pernyataan Dudung bahwa semua agama benar menuai protes. Pernyataan Dudung itu disampaikan di depan para personel Yon Zipur 9 Kostrad dan Ibu Persit.

Dudung, saat menjabat Panglima Kostrad, dalam kunjungan kerjanya di Bandung menyampaikan pesan kepada para prajurit agar tak mudah terprovoksi berita bohong atau hoaks.

Dudung juga meminta para prajurit menghindari fanatik belebihan pada suatu agama.

"Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama karena semua agama itu benar di mata Tuhan," ucap Dudung.

Baca Juga: Dituding Jadi KSAD karena Anak Emas Jokowi dan Mega, Ini Kata Dudung Abdurachman!

Kedua, ketika menjabat Pangdam Jaya, Dudung mengaku memerintahkan pencopotan spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) silam.

Dalam penjelasan Dudung, Satpol PP sebenarnya telah mencopoti baliho itu. Namun, FPI kembali memasang baliho-baliho tersebut. 

"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung.

Baca Juga: Karir Jenderal Dudung Melesat, Sekarang Jabat Sebagai KSAD Gantikan Jenderal Andika Perkasa