MUI Jakarta Ingin Bentuk Pasukan Siber, Pengamat: Tak Semua Umat Pendukung Anies

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Politik Ray Rangkuti mempertanyakan tujuan pembentukan pasukan siber Majelis Ulama DKI Jakarta yang ingin membentengi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari kabar bohong dan fitnah. Menurutnya, tidak tepat jika kumpulan para ulama dari berbagai aliran digunakan hanya untuk membentengi pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

"Rencana tambahan untuk benteng Pemprov DKI, jelas itu kurang tepat. Tentu MUI kumpulan ulama dari berbagai aliran politik. Susah kalau ulama dipersatukan untuk membentengi pemerintahan tertentu," ujar Ray dalam video yang diterima Kompas.TV, Sabtu (20/11/2021).

Dia mengatakan, memang tidak ada aturan yang melarang MUI Jakarta membentuk pasukan siber sendiri. Namun, MUI Jakarta harus cermat agar pasukan siber tersebut tidak digunakan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

Baca Juga: MUI Jakarta akan Buat Cyber Army, Pemprov DKI: Untuk Tangkal Hoax

Misalnya, MUI Jakarta harus mendefinsikan dengan tepat apa itu hoaks dan fitnah. Harus diperjelas, apakah hoaks dan fitnah yang dimaksud adalah yang terkait dengan kepentingan ulama tertentu saja.

"Ulama kan ada banyak. Apakah ulama yang secara pemikiran berseberangan dengan MUI akan dibela juga kalau kena fitnah?" ujarnya bertanya. 

Dia mengatakan, MUI ada untuk mewakili kepentingan umat dari berbagai aliran dalam Islam. Karena itu, MUI Jakarta ada untuk semua pihak dan bukan hanya bagi pemilih Gubernur Anies Baswedan saja. 

Baca Juga: MUI Jakarta Bentuk Cyber Army Untuk Menangkal Buzzer yang Serang Ulama dan Anies Baswedan

Boleh jadi, disebutkan Ray, umat yang diwakili ulama di MUI secara politis berseberangan dengan Anies Baswedan. 

"Tidak tepat kalau MUI DKI hanya menyuarakan satu aliran yang berkembang di tengah umat yang mungkin oposisi Anies," terangnya. 

Ray juga mempertanyakan sumber pendanaan untuk menggerakkan pasukan siber tersebut. Sebab jika didanai oleh pribadi, maka bisa diperdebatkan apakah pantas lembaga seperti MUI dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga: PKB Anggap Cyber Army MUI Terlalu Berlebihan dan Hanya untuk Kepentingan Kelompok

Namun jika didanai oleh APBD DKI Jakarta, dapat dipersoalkan lebih lanjut apakah dana yang berasal dari masyarakat tersebut akan digunakan untuk kepentingan politik Anies Baswedan.

Sebab dia mengingatkan, belum tentu seluruh masyarakat punya kepentingan yang sama dengan Anies Baswedan. 

"Kalau sudah dipatok harus bela Anies, MUI akan kehilangan independensinya," tutur Ray. 

Sebelumnya diberitakan, MUI DKI Jakarta dikabarkan membuat Cyber Army alias pasukan siber yang bertujuan salah satunya untuk melindungi para ulama dari pelbagai serangan di dunia digital. Baik yang dilakukan oleh buzzer maupun para penjahat siber.

Selain itu, sebagaimana dikutip dari situs resmi MUI, Ketum MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar berharap agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI bisa membela dan membantu Anies yang telah bekerja keras untuk masyarakat ibu kota.

Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, kata Munahar, Infokom mengangkat keberhasilannya baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar.