Sederet Kontroversi Dudung Abdurachman, KSAD Anyar yang Dilantik Presiden Jokowi Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo akan melantik Letjen TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru, Rabu (17/11/2021).

Pelantikan yang akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta ini akan dimulai pada pukul 13.30 WIB.

“Pelantikan Panglima (TNI) insyaallah besok, Rabu (17/11)," jelas Jokowi usai meresmikan Tol Serang-Panimbang, Selasa (16/11) kemarin.

Dudung dilantik sebagai KSAD menyusul Jenderal Andika Perkasa yang diangkat sebagai Panglima TNI.

Baca Juga: Profil Letjen TNI Dudung Abdurachman, Calon KSAD Berikutnya

Nama Letjen Dudung Abdurachman telah disebut-sebut berpotensi menggantikan posisi Andika Perkasa di Angkatan Darat.

Popularitas Letjen Dudung melambung seiring kontroversi yang menyertainya dari pernyataan soal fanatisme agama yang disentil Ketua MUI KH Cholil Nafis, pencabutan baliho Front Pembela Islam (FPI), hingga saling tuding dengan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pernyataan Dudung bahwa semua agama benar menuai protes

Pernyataan Dudung itu disampaikan di depan para personel Yon Zipur 9 Kostrad dan Ibu Persit.

Dudung, saat menjabat Panglima Kostrad, dalam kunjungan kerja di Bandung menyampaikan pesan kepada para prajurit agar tak mudah terprovoksi pada berita bohong atau hoaks.

Dudung juga meminta para prajurit menghindari fanatik belebihan pada suatu agama.

Baca Juga: Ber-tabayun ke Letjen Dudung, BEM Perguruan Tinggi Agama Islam: TNI Disusupi PKI, Itu Fitnah, Ngawur

"Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama karena semua agama itu benar di mata Tuhan," ucap Dudung.

Ucapannya itu menuai kritik. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia KH M Cholil Nafis menyanggah Dudung, bahwa persepsi semua agama benar adalah kurang tepat.

Cholil beralasan setiap pemeluk agama meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar sesuai keyakinannya.

“Semua agama benar”. Itu menurut Pancasila untuk hidup bersama di Indonesia. Tapi dalam keyakinannya masing-masing pemeluk agama tetap yang benar hanya agama saya. Nah, dalam bingkai NKRI kita tak boleh menyalahkan agama lain apalagi menodai. Toleransi itu memaklumi bukan menyamakan," tulis KH Cholil Nafis di Twitter, dikutip pada Rabu (15/9/2021) silam.

Baliho Front Pembela Islam

Dudung menjabat Pangdam Jaya pada kejadian November tahun lalu itu. Pejabat militer berpangkat Mayjen itu mengaku memerintahkan pencopotan spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) silam.

Baca Juga: Kritik Rizieq Shihab, Pangdam Jaya: Jika Ucapannya Tidak Baik, Itu Bukan Habib

Dalam penjelasan Dudung, Satpol PP telah mencopoti baliho itu. Namun FPI kembali memasang baliho-baliho tersebut. 

"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung.

Menyebut kegiatan Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo tak ada konfirmasi

Dua bulan sebelum pencopotan baliho FPI, Mayjen Dudung sudah memunculkan kontroversinya atas kegiatan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo. 

Akhir September 2020, sejumlah purnawirawan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo ada dalam rombongan itu. Dilaporkan pula adanya demonstrasi di area depan taman makam. Kericuhan kecil terjadi antara demontran dan sekelompok ormas seusai tabur bunga. 

Kegiatan itupun direspons oleh Pangdam Jaya. Mayjen Dudung menyebut aksi tabur bunga para purnawiranan yang tergabung dalam Purnawirawan Pegawai Kedaulatan Negara kala itu tak ada konfirmasi kepada Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri

Baca Juga: Penjelasan Lengkap Pangdam Jaya soal Gatot Tak Ada Izin Nyekar TMP Kalibata, Malah Deklarasi KAMI

“Saya konfirmasi Pepabri, rupanya kegiatan kemarin tidak ada konfirmasi kepada Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Umum Pepabri,” ujar Dudung di Markas Kodam Jaya, Kamis (1/10/2020) silam.

Dudung kemudian meminta para purnawirawan berhati-hati dari kemungkinan segelintir pihak yang ingin memanfaatkan situasi.